BERAU POST – Rencana pemangkasan anggaran transfer dari pemerintah pusat untuk APBD Berau tahun 2026, mendapat sorotan tajam dari DPRD Berau.
Anggota Komisi II DPRD Berau, Sutami, menilai pengurangan drastis tersebut bukan sekadar penyesuaian fiskal rutin, melainkan peringatan serius bagi pemerintah daerah agar segera menata ulang strategi pembangunan secara lebih terukur.
Ia mengungkapkan pendapatan transfer dari pusat anjlok sekitar Rp1,7 triliun dibandingkan anggaran murni tahun 2025.
Kondisi ini, menurutnya, secara langsung mempersempit ruang fiskal dan berpotensi mengganggu berbagai sektor yang sebelumnya mengandalkan alokasi anggaran besar dari pusat. “Kita tidak sedang menghadapi pengurangan biasa,” terangnya.
Dirinya menegaskan bahwa pemotongan tersebut dapat memengaruhi kemampuan daerah menjaga kesinambungan program pembangunan.
Meski demikian, Sutami mengingatkan agar situasi ini tidak dijadikan alasan untuk bersikap reaktif atau panik.
Ia menilai momentum ini sebagai kesempatan untuk melakukan pembenahan menyeluruh, baik dalam tata kelola anggaran maupun arah kebijakan pembangunan.
Menurutnya, efisiensi harus menjadi langkah wajib agar program prioritas tetap berjalan. “Efisiensi anggaran merupakan langkah wajib,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa program pembangunan ke depan harus lebih selektif dan diarahkan untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat.
Dalam kondisi fiskal yang semakin terbatas, pemerintah daerah diminta untuk tidak lagi menjalankan kegiatan yang hanya bersifat formalitas tanpa menghasilkan dampak nyata.
“Ini saatnya menguatkan strategi,” tegasnya.
Sutami juga mendorong pemerintah daerah memperketat disiplin anggaran serta menajamkan prioritas program.
Ia menilai bahwa pembangunan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, dan penguatan perekonomian rakyat harus menjadi fokus utama di tengah keterbatasan fiskal yang ada.
Dirinya berharap kondisi ini mampu menjadi titik balik bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
Evaluasi menyeluruh diperlukan agar program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat langsung dan berkelanjutan bagi masyarakat Berau.
Menurutnya, tantangan fiskal 2026 justru dapat menjadi dorongan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan publik.
Dengan tekanan fiskal yang semakin kuat, Sutami menilai langkah penataan ulang strategi pembangunan tidak bisa ditunda.
Pemerintah daerah diminta bergerak cepat agar ketahanan fiskal daerah tetap terjaga dan pembangunan bisa berlangsung stabil. (sen/hmd)
Editor : Nurismi