BERAU POST — Permintaan Ketua Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Berau, Abdurrahman, untuk meningkatkan insentif untuk pemuka agama khususnya Guru Taman Pendidikan Alquran (TPA) direspons positif Anggota Komisi I DPRD Berau, Thamrin.
Ia menilai aspirasi tersebut penting dan layak menjadi bahan pembahasan lebih mendalam.
“Ini harus menjadi perhatian kita semua. Namun saya perlu melihat secara jelas bagaimana pembagian anggarannya,” sebut Thamrin diwawancara kemarin (24/11).
Menurutnya, dukungan untuk peningkatan insentif sangat memungkinkan, selama APBD Berau mencukupi.
Mengingat juga kini pemerintah daerah tengah melakukan efisiensi anggaran, sehingga penambahan alokasi harus dipertimbangkan secara matang.
“Kalau APBD memungkinkan, tentu sangat bagus jika insentif guru TPA bisa ditambah. Tapi kita juga harus memahami kondisi efisiensi anggaran yang sedang berjalan,” jelasnya.
Adapun usulan penyaluran insentif dipusatkan kembali ke Bagian Kesra Setkab Berau, menurutnya hal itu tinggal dikomunikasi langsung dengan instansi terkait, untuk memperjelas mekanisme. Termasuk peluang peningkatan anggaran ke depan.
“Ini bisa dibahas dalam rapat resmi dengan memanggil pihak-pihak terkait agar semuanya jelas, baik mekanisme maupun potensi kenaikan anggarannya,” tegas Thamrin.
Seruan peningkatan insentif bagi para pemuka agama ini diharapkannya menjadi momentum untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan di Berau.
Para guru TPA yang selama ini bekerja dengan dedikasi tinggi dinilai layak memperoleh penghargaan lebih baik dari sisi kesejahteraan.
“Iya (tambahan insentif, red) ini perlu jadi pembahasan. Dan saya tegaskan jika memang APBD kita cukup kenapa tidak ditambah,” tutupnya.
Diberitakan sebelumnya, Ketua DPD BKPRMI Abdurrahman membeberkan, saat ini pemuka agama menerima insentif sebesar Rp 1.250.000 saja per bulan, padahal peran mereka sebutnya sangat krusial dalam mendidik anak-anak generasi penerus bangsa.
“Kami hanya minta pemerintah daerah bisa meningkatkan nilai insentif mereka menjadi Rp 1.500.000 per bulannya," ujar Abdurrahman.
Selain itu, diharapkan juga adanya perubahan penyaluran instensif bagi para penyuluh agama yang saat ini 'terpecah'. Ada yang dibayarkan melalui pemerintah kampung, untuk dijadikan satu melalui Bagian Kesra Setkab Berau.
Hal itu dia suarakan, karena banyaknya keluhan yang pihaknya terima dari para penyuluh agama khususnya yang ada di kampung-kampung.
Mirisnya ungkap Abdurrahman, karena terpisahnya penyaluran itu, mengakibatkan instensif yang diterima ada yang nilainya tidak merata.
"Bahkan ada di kampung-kampung itu yang harusnya mendapatkan Rp 1.250.000, malah hanya terima Rp 500 ribu. Itu membuat kecemburuan," bebernya.
"Makanya kita harap penyalurannya bisa fokus di satu titik aja seperti sebelum-sebelumnya," harapnya.
Gayung bersambut, apa yang disuarakan Abdurrahman mendapat respons baik Staf Ahli Bupati, Warji. Menurutnya, permintaan kenaikan instensif yang disuarakan jumlahnya tidak begitu besar, di mana perlu tambahan Rp 250 ribu setiap orangnya.
Dirinya pun meminta agar hal ini dapat suarakan dalam pembahasan anggaran. "Saya pikir usulannya tidak banyak, tapi jumlah itu sangat berarti bagi mereka (pemula agama, red)," sahut Warji.
Termasuk soal pemusatan penyaluran instensif, Dia juga mengaku banyak menerima keluhan terkait sistem pembayaran yang dilakukan terpisah saat ini.
Karena itu, dirinya meminta Bagian Kesra Setkab Berau bisa mengupayakan pemenuhan usulan tersebut. (aky/sam)
Editor : Nurismi