BERAU POST– DPRD Berau menyoroti pentingnya pembangunan pengaman turap di kawasan Gurimbang, sebagai langkah preventif untuk mencegah kerusakan di area yang tergolong vital.
Wilayah tersebut menjadi titik tumpuan tabrakan arus air sungai yang berpotensi menggerus fondasi dan infrastruktur di sekitarnya, jika tidak segera ditangani.
Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, menilai pembangunan pengaman turap perlu dilakukan, karena kawasan Gurimbang tidak hanya menjadi jalur transportasi, tetapi juga lokasi sejumlah fasilitas penting yang menunjang kebutuhan masyarakat.
“Kalau terkait Gurimbang itu kan ada jalan juga di sana, di situ kan ada alat vital PDAM, pelayanan air bersih bisa terganggu nanti,” terangnya Selasa (11/11).
Menurut Sumadi, kondisi tersebut menjadikan Gurimbang termasuk wilayah dengan risiko tinggi terhadap kerusakan lingkungan dan infrastruktur akibat derasnya arus air sungai, terutama saat musim hujan.
Karena itu, ia menilai pembangunan pengaman turap harus dipandang sebagai kebutuhan, bukan sekadar proyek tambahan.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa dukungan anggaran akan disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah pascaefisiensi anggaran sebesar Rp 1,7 triliun.
Namun, DPRD berkomitmen untuk mencari solusi terbaik, termasuk melalui koordinasi dengan pemerintah pusat agar pembangunan pengaman turap bisa tetap terlaksana.
“Kita lihat pascaefisiensi, karena ini kan ada 1,7 triliun yang diefisiensi, kita lihat dulu nanti, karena dampaknya luar biasa, kita berusaha ke pusat agar ada solusi,” ujarnya.
Sumadi menegaskan, langkah preventif seperti pembangunan pengaman turap bukan hanya soal menjaga infrastruktur, tetapi juga memastikan keberlangsungan pelayanan dasar masyarakat, khususnya akses jalan dan pasokan air bersih di wilayah Gurimbang dan sekitarnya.
Sebelumnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau terus berupaya memperkuat infrastruktur turapdi Kampung Gurimbang, yang sebelumnya sempat mengalami kerusakan.
Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) DPUPR Berau, Hendra Pranata, menyebut kebutuhan total anggaran untuk penguatan mencapai sekitar Rp 40 miliar, guna menangani bagian yang rawan.
Menurutnya, kondisi arus sungai yang kuat kerap menghantam bagian fondasi bawah turap hingga menggerus tanah di sekitar badan jalan.
Upaya penanganan sementara sudah dilakukan dengan memperbaiki badan jalan, namun solusi jangka panjang tetap diperlukan.
“Kebutuhan total masih sekitar Rp 40 miliar, karena arus menghantam fondasi bawah,” terangnya belum lama ini.
Ia menjelaskan, penguatan turap menjadi langkah penting agar kerusakan tidak berulang.
Jika tidak segera diperkuat, badan jalan di titik tersebut diperkirakan dapat bermasalah kembali dalam kurun lima hingga enam.
“Karena tumpukan arus menghadap bawah turap itu,” ujarnya.
Untuk mencegah hal itu, DPUPR Berau berencana melakukan penanganan bertahap. Dimulai dari titik paling rawan.
Pihaknya juga menyiapkan desain teknis berupa pemasangan pemecah arus, fondasi dalam, hingga balok penguat, agar struktur turap lebih kokoh menghadapi tekanan arus air sungai.
Selain menjadi langkah teknis, upaya ini juga diharapkan bisa menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam mengajukan dukungan anggaran ke tingkat provinsi maupun pusat.
Mengingat kondisi keuangan daerah yang terdampak efisiensi, persoalan ini diharapkan tetap mendapat perhatian.
“Harapan kita tahun depan tetap dapat perhatian, agar bagian terlemah akan kita perkuat dahulu,” ujarnya.
Hendra menambahkan, perkuatan turap ini idealnya dilakukan secara bertahap, agar penanganannya berkelanjutan dan tidak menunggu kerusakan besar terjadi. (sen/sam)
Editor : Nurismi