BERAU POST – Wakil Ketua I, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau, Subroto menyoroti pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang kini mulai berjalan di sejumlah sekolah di Kabupaten Berau.
Ia menekankan pengelolaan dapur produksi makanan harus benar-benar memenuhi standar kebersihan dan higienis, demi menjamin kualitas pangan bagi penerima manfaat.
Menurutnya, dapur yang tidak dikelola dengan baik bisa menjadi sumber masalah serius.
Selain menurunkan kualitas makanan, kondisi dapur yang kotor juga dapat menimbulkan risiko kesehatan bagi masyarakat yang menerima bantuan makanan tersebut.
“Jangan sampai karena dapurnya tidak steril, justru menimbulkan penyakit bagi penerima manfaat,” ucapnya.
Pemeriksaan dapur dinilai perlu dilakukan secara rutin, termasuk memastikan lokasinya tidak berdekatan dengan sumber limbah atau tempat pembuangan.
Ia menilai keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari tersedianya bahan pangan bergizi, tetapi juga dari proses pengolahan yang sesuai standar kesehatan.
Dapur yang bersih dan tenaga pengelola yang paham prinsip sanitasi menjadi kunci utama agar tujuan program tercapai.
Selain kebersihan dapur, Subroto juga menyoroti pentingnya peran tenaga ahli gizi dalam menentukan menu dan komposisi makanan.
Sekaligus mengingatkan merintah daerah tidak menempatkan sembarang orang untuk posisi tersebut, karena hal ini berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat.
“Ahli gizi harus orang yang berpengalaman dan tersertifikasi. Jangan asal menempatkan petugas, apalagi jika belum paham kebutuhan gizi penerima,” katanya.
“Ini bukan sekadar bagi-bagi makanan, tapi program yang berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat,” tambahnya.
Politikus Golkar inipun meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) Berau tidak hanya sebatas memberikan arahan di awal pelaksanaan, tetapi ikut turun langsung melakukan inspeksi rutin terhadap seluruh dapur MBG.
Menurutnya, pengawasan yang konsisten sangat dibutuhkan agar standar higienitas tetap terjaga selama program berjalan.
“Dinkes harus memastikan semua dapur penyedia makanan mengikuti prosedur yang benar. Jangan menunggu ada laporan baru turun,” katanya.
Apalagi perlu adanya standar operasional prosedur (SOP) yang jelas mengenai pengelolaan dapur, penyimpanan bahan makanan, serta distribusi ke penerima manfaat.
Pemerintah daerah harus segera menetapkan aturan teknis agar pelaksanaan MBG berjalan lebih terarah dan berkelanjutan.
“Kalau tidak ada SOP yang ketat, risiko makanan basi atau terkontaminasi bisa saja terjadi. Program ini harus dijaga dari hulu ke hilir,” ujarnya.
Pihaknya akan terus melakukan fungsi pengawasan untuk memastikan penggunaan anggaran MBG tepat sasaran.
Sebab, pihaknya tidak ingin program ini hanya menjadi formalitas tanpa manfaat nyata bagi masyarakat.
“Tujuan utama MBG adalah meningkatkan gizi masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Maka kualitas, kebersihan, dan pengawasan harus menjadi prioritas,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Dinkes Berau, Lamlay Sarie menyampaikan, pihaknya selama ini sudah melakukan berbagai langkah pembinaan, termasuk memberikan pelatihan khusus sebelum SPPG mulai beroperasi.
Pelatihan ini juga membahas izin sanitasi makanan dan standar yang harus dipenuhi. Sehingga, kasus seperti temuan makanan basi seharusnya tidak terjadi.
“Semua karyawan beserta kepala SPPG, petugas gizi, hingga akuntan sudah kami latih selama dua hari sebelum mulai beroperasi. Tinggal implementasinya di lapangan seperti apa,” jelasnya.(aja)
Editor : Nurismi