BERAU POST – Anggota DPRD Kaltim, Makmur HAPK, menggelar sosialisasi Penguatan Dekorasi Daerah (PDD) ke-9 di Kecamatan Teluk Bayur.
Dalam sosialisasi ini, pihaknya mengusung tema “Kepemerintahan yang baik bersumber dari nilai budaya bangsa”.
Makmur menilai, hal ini sangat relevan dalam menghadapi tantangan zaman dan menjaga karakter Indonesia dalam praktik pemerintahan.
Dalam sosialisasi tersebut, Makmur HAPK hadir bersama sejumlah narasumber, diantaranya Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Berau, Salim, Anggota DPRD Berau, Gideon Andris serta tokoh masyarakat dari Teluk Bayur.
Dalam paparannya, Makmur menjelaskan bahwa kepemerintahan bukan hanya soal struktur kelembagaan atau siapa yang memerintah, tetapi lebih kepada proses menjalankan pemerintahan itu sendiri.
Dan yang lebih penting, proses tersebut harus dilakukan dengan prinsip-prinsip yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa.
“Kepemerintahan yang baik adalah kunci untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran rakyat,” ungkapnya.
Beberapa nilai budaya yang seharusnya menjadi ruh dalam kepemimpinan dan pelayanan publik di antaranya adalah gotong royong, musyawarah mufakat, kejujuran, kesederhanaan, keadilan sosial, toleransi, dan kerukunan.
Makmur menekankan bahwa penerapan nilai budaya tersebut bisa dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti dalam penyusunan kebijakan yang inklusif, pendidikan karakter, penegakan hukum yang adil, hingga mekanisme pengawasan yang akuntabel.
Sementara itu, Salim selaku narasumber menambahkan bahwa praktik pemerintahan di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari korupsi, proses birokrasi yang rumit, hingga rendahnya transparansi dan akuntabilitas.
“Banyak masalah muncul karena lemahnya integritas dan rendahnya partisipasi politik masyarakat. Pendidikan politik yang masih minim dan ketidakstabilan politik menjadi hambatan serius,” ujarnya.
Dan dirinya juga menyampaikan bahwa untuk menghadirkan pemerintahan yang benar-benar melayani rakyat, pemerintah harus kembali menempatkan budaya sebagai fondasi.
“Gotong royong, keadilan, kesederhanaan, dan toleransi bukan sekadar warisan leluhur, tetapi sumber kekuatan moral dalam membangun pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan,” jelasnya.
Dengana adanya kegiatan ini dirinya meyakini adalah salah satu bentuk trasparasi sehingga masyarakat bisa mengetahui fungsi dan tugas pemerintahan khususnya di Kabupaten Berau.
“Ini adalah kegiatan yang sangat bagus dan tentunya harus bisa dilaksanakan sebagai penguat demokrasi masyarakat,” pungkasnya. (aky/hmd)
Editor : Nurismi