BERAU POST – Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Andi Sofyan Hasdam, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Berau.
Senator asal Kalimantan Timur itu datang, untuk memastikan semangat perjuangan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Berau Pesisir Selatan (BPS) tetap sama kuatnya seperti saat pertama kali diusulkan pada 2011 lalu.
Dalam kunjungannya, Sofyan Hasdam bertemu dengan sejumlah pejabat daerah termasuk Sekretaris Kabupaten Berau, Muhammad Said, serta Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto.
Pertemuan itu menjadi ajang konsolidasi, untuk memastikan sejauh mana komitmen pemerintah daerah dan legislatif dalam mendukung pemekaran BPS.
“Target kita dalam waktu dekat rapat dengan Wakil Presiden sebagai Ketua Dewan Pertimbangan DOB,” ujar Sofyan, Kamis (25/9).
Ia menegaskan, sejak masa Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Jusuf Kalla, hingga Wakil Presiden RI ke-13, Ma’ruf Amin, tidak ada pembukaan DOB baru.
Namun tahun ini, pihaknya akan mendorong agar Pemerintah Pusat membuka kembali ruang pemekaran dengan mekanisme terbatas.
“Misalnya dua per provinsi. Dari 198 usulan yang ada, Kaltim saya usahakan tiga, Kutai Utara, Paser Selatan, dan BPS,” katanya.
Menurut Sofyan, Berau Pesisir Selatan memiliki potensi besar untuk berdiri sendiri. Sektor pariwisata dan kelautan dinilai sangat mendukung kemandirian ekonomi.
Ia menambahkan, DOB tidak hanya sekadar pemekaran, melainkan kebutuhan riil masyarakat.
Jarak tempuh yang jauh antara pusat pemerintahan dan wilayah pesisir membuat pelayanan publik sulit diakses.
“Biduk dan Tanjung ini kan jauh. Jadi memang perlu, bukan hanya ikut-ikutan pemekaran,” ujarnya.
Sofyan menjelaskan, sesuai UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Daerah, pemekaran daerah dibiayai oleh kabupaten induk selama dua tahun pertama.
Namun ia menilai Kaltim memiliki keuntungan tersendiri karena mendapat dukungan dari pemerintah provinsi.
“Gubernur sudah berkomitmen. Untuk pilkada saja disiapkan Rp 6 miliar, kebutuhan lainnya juga dibantu. Jadi tidak sepenuhnya ditanggung kabupaten,” terangnya.
Meski begitu, ia menekankan pentingnya komitmen Pemerintah Kabupaten Berau. Dia tak ingin perjuangan ini nantinya justru mendapat penolakan ketika usulan telah diperjuangkan di parlemen.
“Karena 2011 lalu ini sudah diusulkan oleh Pak Makmur dan Ibu Elita Herlina,” jelas Sofyan.
Sofyan menilai, peluang Kaltim cukup terbuka karena ada dukungan dari Kementerian Dalam Negeri. Namun, keputusan akhir tetap ada di tangan Presiden.
“Mendagri setuju pembukaan secara terbatas. Tapi Wapres belum berani ambil keputusan. Kita akan coba langsung ke Presiden Prabowo Subianto,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan agar tokoh masyarakat di wilayah pesisir menyuarakan dukungan jika hal ini benar-benar ingin diwujudkan.
“Saya minta tokoh masyarakat buat pernyataan resmi. Jadi saat diusulkan, tidak ditolak. Kalau memang tidak setuju, ya jangan diteruskan. Tapi kalau setuju, harus kompak,” ujarnya.
Menurut Sofyan, dari lima kecamatan yang disyaratkan, empat sudah menyatakan setuju. Dari informasi yang disampaikannya, satu kecamatan belum menyetujui.
Sehingga, Sofyan mendorong, jika memang berkurang kecamatan pengusul, bisa dilakukan pemekaran kecamatan untuk tetap menjaga spirit perjuangan pemekaran DOB BPS berlangsung.
Sementara itu, Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, membenarkan adanya pertemuan dengan Sofyan Hasdam.
Ia menegaskan, pihaknya akan segera membahas rencana pemekaran BPS bersama seluruh anggota dewan.
“Pak Sofyan sudah ketemu saya, membicarakan usulan BPS. Beliau juga sudah bertemu Sekkab Berau. Pertanyaannya, apakah ini ingin ditindaklanjuti atau tidak, tergantung keputusan Pemkab Berau dan DPRD,” ucap Dedy dikonfirmasi kemarin.
Ia menyebut, sebagian anggota DPRD dari dapil pesisir masih mendukung pemekaran. Namun, keputusan tidak bisa diambil sepihak.
“Saya tidak bisa memutuskan sendiri. Ini akan dibahas dalam rapat bersama 30 anggota DPRD. Setelah itu baru kita putuskan bersama,” katanya.
Jika mayoritas menyetujui, DPRD akan segera bersurat ke DPD RI untuk mendukung langkah Sofyan Hasdam. Menurutnya, aspirasi sebagian masyarakat tetap perlu dipertimbangkan.
“Ada memang anggota DPRD yang menyuarakan agar pemekaran dilakukan. Tapi ini harus diputuskan bersama, bukan pribadi,” tegasnya.
Meski jalan menuju pemekaran masih panjang, kunjungan Sofyan Hasdam dinilai memberi angin segar bagi masyarakat pesisir.
Ia menegaskan, spirit yang sama seperti tahun 2011 harus tetap dijaga agar perjuangan tidak sia-sia.
Dengan dinamika dukungan dari tokoh masyarakat, DPRD, hingga pemerintah provinsi, perjuangan mewujudkan DOB Berau Pesisir Selatan kini kembali menggeliat.
Warga pesisir pun menunggu langkah konkret pemerintah daerah dalam menyikapi peluang bersejarah ini. (sen/sam)
Editor : Nurismi