BERAU POST – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Makmur HAPK, kembali melanjutkan komitmennya dalam menguatkan pemahaman masyarakat terkait arah pembangunan dan demokrasi daerah.
Pada kegiatan sosialisasi ke-8, Makmur mengusung tema “Kebijakan Lingkungan yang Berorientasi pada Kesinambungan dan Keadilan”.
Dalam kesempatan tersebut, Makmur tidak sendiri. Ia turut didampingi oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Berau, Salim, yang hadir untuk memberikan materi terkait pentingnya syarat keharusan minimum dalam pembangunan berkelanjutan.
Makmur menyampaikan, pembangunan berkelanjutan bukan sekadar jargon, melainkan sebuah kebutuhan mendesak yang harus dipahami bersama. Ia menegaskan bahwa pemanfaatan sumber daya alam harus memperhatikan aspek konservasi agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga.
“Pemanfaatan sumber daya alam yang dapat pulih, seperti hutan dan perikanan, harus dibatasi hanya sampai pada level hasil lestari,” ujarnya.
“Sementara itu, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui wajib dikelola dengan penuh tanggung jawab, yakni melalui investasi kembali hasil eksploitasi untuk menciptakan alternatif yang bisa diperbarui,” lanjutnya.
Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan proses yang harus reversibel, berbasis pada kemampuan serta sumber daya yang tersedia.
Selain itu, pembangunan wajib dijalankan dengan prinsip efisiensi dan keadilan, di mana manfaat pembangunan tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, melainkan terdistribusi secara merata antarwilayah, antarkelompok masyarakat, bahkan antar generasi.
Sosialisasi ini mendapat perhatian serius dari masyarakat yang hadir. Banyak peserta menyampaikan apresiasi terhadap upaya Makmur HAPK yang konsisten turun langsung ke daerah untuk menyuarakan pentingnya pembangunan berkelanjutan.
Ke depan, Makmur berharap agar masyarakat Berau dan Kalimantan Timur pada umumnya semakin sadar bahwa keberlangsungan hidup generasi mendatang ditentukan oleh sikap dan pilihan pembangunan hari ini.
“Kita harus mewariskan lingkungan yang lebih baik, yang bisa menopang kehidupan mereka,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Kesbangpol Berau, Salim, menambahkan bahwa pembangunan berkelanjutan harus berpegang pada azas kehati-hatian, terutama dalam pemanfaatan sumber daya alam hayati.
“Konservasi bukan hanya soal menjaga ekosistem saat ini, tetapi juga memastikan agar manfaat yang kita rasakan sekarang bisa diwariskan kepada generasi mendatang. Setiap kebijakan harus menempatkan keadilan lintas generasi sebagai pijakan utama,” ujarnya.
Ia menekankan, keputusan yang diambil hari ini tidak boleh menimbulkan beban berat bagi generasi berikutnya. Sebaliknya, harus dianggap sebagai tanggung jawab bersama yang solusinya dirasakan secara kolektif oleh seluruh masyarakat.
Ia juga menegaskan bahwa demokrasi daerah harus selaras dengan semangat keberlanjutan. Demokrasi bukan hanya ruang partisipasi politik, melainkan juga wadah untuk memperjuangkan kebijakan publik yang ramah lingkungan dan berpihak pada rakyat.
“Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang membumi. Artinya, keputusan pembangunan tidak hanya diukur dari aspek ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial. Kita ingin agar masyarakat bisa menikmati hasil pembangunan tanpa merusak ruang hidupnya,” tuturnya. (aky/hmd)
Editor : Nurismi