BERAU POST – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Makmur HAPK kembali menunjukkan komitmennya terhadap penguatan nilai-nilai demokrasi di tengah masyarakat.
Kali ini dirinya kembali menggelar Penguatan Demokrasi Daerah ke-6 di Kabupaten Berau. Mengusung tema “Hak dan Kewajiban Warga Negara".
Kegiatan ini tak hanya menjadi ajang edukasi politik, tetapi juga wadah bagi warga untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada wakilnya di parlemen.
Dalam kegiatan tersebut, Makmur tak sendiri. Ia didampingi langsung oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Berau, Salim.
Kolaborasi keduanya memperkuat semangat keterbukaan dan sinergi antara masyarakat dengan pemerintah.
Di hadapan masyarakat Makmur menyampaikan rasa apresiasinya terhadap kesadaran masyarakat dalam menjalankan kewajibannya sebagai warga negara.
“Saya melihat masyarakat kita sudah sangat baik, terutama dalam urusan pajak. Bahkan pajak dari makanan dan minuman pun mereka paham dan ikhlas membayar. Artinya, masyarakat sudah menjalankan kewajiban mereka. Sekarang, tugas pemerintah untuk betul-betul hadir dengan pelayanan yang nyata,” ujar Makmur.
Bupati Berau periode 2005-2015 menekankan bahwa masyarakat tidak menuntut hal yang muluk-muluk.
Menurutnya, yang diinginkan masyarakat cukup sederhana, pelayanan listrik yang stabil, rumah sakit yang layak dan terjangkau, serta akses pelayanan publik yang manusiawi.
“Ini bentuk keadilan sosial yang seharusnya diwujudkan oleh pemerintah. Kalau masyarakat sudah tertib membayar pajak, menjalankan kewajiban, maka tidak ada alasan bagi pemerintah untuk abai. Saya minta Pemkab juga turut mendengar keluhan-keluhan rakyat kecil ini,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Kesbangpol Berau, Salim, yang turut memberikan sambutan dalam kegiatan tersebut mengatakan bahwa kegiatan penguatan demokrasi seperti ini sangat penting untuk terus dilaksanakan.
Menurutnya, pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban merupakan fondasi utama dalam mewujudkan demokrasi yang sehat dan partisipatif.
“Masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya akan berperan aktif dalam pembangunan. Tapi, pemerintah juga wajib hadir secara konkret di tengah rakyat, bukan hanya saat pemilu atau saat kampanye saja,” ujar Salim.
Kegiatan berlangsung dinamis dan interaktif. Banyak warga memanfaatkan kesempatan ini untuk berdialog langsung dengan Makmur.
Untuk menyampaikan berbagai persoalan di lingkungan mereka, mulai dari ketersediaan air bersih, keluhan listrik yang sering padam, hingga sulitnya akses pelayanan kesehatan di daerah terpencil.
Beberapa perwakilan masyarakat juga mengeluhkan kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap kondisi infrastruktur jalan di wilayah pesisir dan pedalaman Berau.
Mereka meminta agar pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan di pusat kota, tetapi juga merata hingga ke pelosok.
Merespons keluhan tersebut, Makmur menegaskan komitmennya untuk membawa semua aspirasi ini ke tingkat provinsi, bahkan ke pusat bila diperlukan.
Ia juga mendorong agar sinergi antarlembaga pemerintah, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, dapat lebih erat dalam menyusun kebijakan yang berpihak pada rakyat.
“Demokrasi yang kuat bukan hanya dibangun oleh suara di bilik suara, tapi juga oleh keberanian rakyat menyuarakan pendapatnya dan keberanian pemerintah untuk mendengarkan,” ucapnya.
Makmur juga menambahkan bahwa agenda penguatan demokrasi ini akan terus digelar secara berkala, karena ia meyakini bahwa pendidikan politik masyarakat adalah investasi jangka panjang untuk menciptakan tatanan pemerintahan yang lebih baik.
Di akhir kegiatan, Makmur mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak lelah menyuarakan harapan, menjaga persatuan, dan terus aktif dalam kegiatan kemasyarakatan.
Ia menegaskan, suara masyarakat adalah kekuatan sejati dalam sistem demokrasi.
“Kalau pemerintah tak bisa mendengar rakyat, maka demokrasi kehilangan maknanya. Mari kita jaga demokrasi ini, bukan hanya dengan memilih saat pemilu, tapi juga dengan terus bersuara dan peduli pada kehidupan berbangsa,” tutupnya. (aky/hmd)
Editor : Nurismi