JAKARTA - Komisi IV DPRD Kalimantan Timur melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Republik Indonesia.
Kunjungan itu dipimpin Ketua Komisi IV H. Baba, Wakil Ketua Komisi IV, Andi Satya Adi Saputra, Sekretaris Komisi IV, Darlis Pattaloni dan Anggota Komisi IV, Fadly Imawan.
Kedatangan mereka diterima langsung Vivi Andriyani selaku Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Kemendikdasmen. Hadir pula mewakili Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Cabang 1 Balikpapan, Tutanto.
Ketua Komisi IV, H. Baba mengatakan, tujuan kunjungan ini dalam rangka sharing program pemerintah pusat terkait pendidikan dasar dan menengah di Kaltim.
Apalagi, Kalimantan Timur pada tahun 2025 mengelola APBD sekitar Rp 21 triliun, dan Pelaksanaan Program Pendidikan Gratispol oleh gubernur terpilih Pemerintah Kaltim masih dirasakan kurang, mengingat program ini mulai dari pendidikan dasar sampai Strata 3 (tiga).
Selanjutnya, Pemerintah Pusat melalui Biro Perencanaan dan Kerja Sama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dapat mendistribusikan program dan anggaran pembangunan pendidikan di Kaltim, sebagai pendukung Ibu Kota Nusantara, hal ini untuk memperkecil kesenjangan Pendidikan di Kaltim.
”Pendidikan adalah kunci pemberdayaan masyarakat. Dengan meningkatkan tingkat pendidikan, Masyarakat memiliki kesempatan yang lebih baik untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan, baik tingkat Keluarga maupun masyarakat secara luas,” katanya.
“Pendidikan meciptakan kesetaraan, mengurangi kesenjangan, dan memberikan akses yang setara kepada setiap Individu, tanpa memandang latar belakang atau status sosial,” sambung Baba saat memimpin rapat.
Lain pihak, Vivi menyampaikan Kebijakan atau program Kemendikdasmen pada tahun 2025 ditekankan pada kualitas pendidikan dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN) 2025-2029.
Beberapa hal yang dibutuhkan untuk perbantuan program dan anggaran pendidikan di Kaltim, yaitu Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Fasilitasi satuan pendidikan terutama pada kawasan 3 T, dan Kawasan Satuan Pendidikan yang rentan bencana.
Sementara itu, pentingnya penggunaan APBD dengan alokasi pendidikan sebesar 20 persen disebutnya sudah seharusnya diperiksa kembali, apakah sudah sesuai dengan program issue pembangunan pendidikan prioritas.
Serta perlunya pemerintah daerah melakukan pengawalan kebijakan dan anggaran perbantuan dari Pemerintah Pusat, termasuk anggaran pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
”Alhamdulillah terima kasih Ibu Vivi sudah menerima kami dengan senang hati. Jujur, pertemuan ini sangat menambah Ilmu pengetahuan saya sebagai ketua komisi. Semoga dengan pertemuan ini Pemerintah Pusat siap membantu Pendidikan di Kaltim sebegai penyokong IKN,” Harap Baba.(adv/arp)
Editor : Nurismi