TANJUNG REDEB - Komisi III DPRD Kaltim melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Berau dalam rangka membahas program Corporate Social Responsibility (CSR) dan program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dari PT Berau Coal.
Dalam kunjungan tersebut, rombongan dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis dan didampingi Ketua Komisi III, Abdulloh bersama Sekretaris Komisi III Abdurahman KA serta Anggota Komisi III yakni Sugiyono, Subandi, Baharuddin Muin, Husin Djufri, Arfan, Abdul Rakhman Bolong dan Syarifatul Sya’diah.
Kedatangan rombongan Komisi III di Head Office PT Berau Coal, Kamis (15/5) diterima langsung oleh Cahyo Andrianto selaku General Manager Operation Support and Relations beserta jajaran manajemen PT Berau Coal.
Dalam pertemuan itu, Ananda Emira Moeis mengatakan DPRD sebagai lembaga yang memiliki tugas dan fungsi salah satunya ialah pengawasan. “Karena kami di DPRD mempunyai hak dan kewenangan untuk mengawasi, jadinya kami wajib mengawasi salah satunya aktivitas pertambangan di Berau,” ujar Nanda.
Meskipun kewenangan utamanya ada di pusat, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka provinsi pun mempunyai kewenangan atas pengawasan tersebut.
Lanjut Nanda, pengawasan yang dilakukan adalah untuk melihat sejauh mana aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan, apakah sudah sesuai dengan regulasi dan dampak negatifnya terhadap lingkungan dan masyarakat.
Sementara itu, Abdulloh menyampaikan apresiasi atas penyambutan dari manajemen PT Berau Coal. Kunjungan itu dijelaskannya menitik beratkan pada substansi. Seperti yang sudah dipaparkan oleh pihak PT Berau Coal berkaitan dengan CSR dan PPM.
“Kalau dilihat dari yang dipaparkan itu sudah luar biasa, ada juga beberapa dokumen yang di upgrade terus. Jadi Berau Coal ini sudah berbuat lebih banyak, dan dari dokumen yang ditayangkan tadi memang luar biasa dan nyaris berarti untuk masyarakat Berau,” sebut Abdulloh.
Lain pihak, Cahyo Andrianto mengatakan bahwa biaya dari program yang digelontorkan base nya adalah untuk kesejahteraan masyarakat.
“Anggaran yang kita turunkan terkait dengan itu sebaiknya memang memberikan dampak terkait dengan program. Apalagi kalau kita bicara hari ini, kami memang fokuskan lebih kepada pemberdayaan ekonomi perkebunan dulu, menjadi satu sentral,” jelasnya. (hms8/adv/arp)
Editor : Nurismi