TANJUNG REDEB – Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar seluruh masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di wilayah pelosok.
Kewajiban ini tidak hanya sebagai amanat undang-undang, tetapi juga merupakan bentuk komitmen dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan keadilan sosial.
Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto menekankan, meskipun pemenuhan kebutuhan dasar bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah daerah, namun perhatian dan keterlibatan aktif dari pemerintah lokal sangat diperlukan, khususnya dalam mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat yang berada di kawasan tertinggal.
Dedet -sapaan akrabnya- menyoroti sejumlah aspek yang masuk dalam kategori kebutuhan dasar, seperti layanan pendidikan yang merata, fasilitas kesehatan yang memadai, infrastruktur jalan dan jembatan yang layak, jaringan listrik yang stabil, serta ketersediaan air bersih.
Semua hal tersebut dinilai sangat krusial karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat serta menjamin keberlangsungan hidup mereka dalam jangka panjang.
Ia menjelaskan, salah satu permasalahan utama yang dihadapi masyarakat di daerah pelosok adalah keterbatasan akses, terutama akses transportasi darat.
Wilayah-wilayah terpencil sering kali sulit dijangkau karena kondisi jalan yang belum memadai atau bahkan belum tersedia.
Hal ini menyebabkan berbagai program pembangunan dan bantuan pemerintah menjadi tidak maksimal dalam pelaksanaannya.
"Aspirasi masyarakat mengenai kebutuhan dasar sering kali muncul dalam berbagai kesempatan, namun tidak semua bisa langsung terealisasi karena hambatan infrastruktur. Tanpa adanya jalan dan jembatan yang memadai, distribusi layanan publik menjadi terhambat," ujarnya.
Pembangunan infrastruktur menurutnya, harus menjadi langkah awal yang perlu diprioritaskan dalam rencana strategis pemerintah daerah.
Dengan tersedianya akses jalan yang baik, maka distribusi layanan pendidikan, kesehatan, maupun fasilitas umum lainnya akan lebih mudah dilakukan dan menjangkau masyarakat secara menyeluruh.
Lebih lanjut, Dedet mengajak seluruh pihak, baik pemerintah maupun pemangku kepentingan lainnya, untuk menjadikan isu pemerataan kebutuhan dasar ini sebagai fokus utama dalam pembangunan daerah.
Supaya tidak ada lagi kesenjangan yang mencolok antara masyarakat perkotaan dan pedesaan dalam hal akses terhadap kebutuhan dasar.
"Yang kita harapkan adalah terciptanya masyarakat Berau yang sejahtera secara merata, di mana setiap warga, tanpa memandang lokasi tempat tinggalnya, memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati layanan dasar dari negara," tutupnya.(adv/arp)
Editor : Nurismi