Ia menilai, lambatnya penunjukan PPK dapat berimbas pada tertundanya proses tender proyek pembangunan yang telah direncanakan.
“Kekosongan PPK ini harus segera diselesaikan. Jika tidak, maka akan berdampak pada seluruh proses pembangunan di Berau,” katanya.
“Kami tidak ingin ada keterlambatan, apalagi sampai terjadi kegagalan proyek,” sambungnya, Saga, Senin (12/2).
Menurutnya, peran PPK sangat krusial dalam memastikan proyek berjalan sesuai rencana. Tanpa pejabat yang berwenang, proyek-proyek yang sudah masuk dalam perencanaan akan tertahan di tahap administrasi.
“Ini bukan sekadar kendala teknis, tapi bisa berdampak luas pada masyarakat yang menunggu realisasi pembangunan,” ujarnya.
Saga pun mendorong Pemkab Berau untuk segera bergerak cepat mencari solusi. Salah satu langkah yang bisa dilakukan dengan percepatan penunjukan PPK yang memiliki kompetensi sesuai aturan yang berlaku.
Sebab dijelaskannya, jika PPK tidak segera ditunjuk, otomatis tender proyek tertunda hingga pengerjaan molor. Akibatnya hasil pembangunan tidak maksimal.
“Pemkab harus serius menangani ini. Jangan sampai kita baru sibuk di pertengahan tahun ketika waktu sudah mepet,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan keterlambatan proyek dapat menimbulkan berbagai konsekuensi, termasuk potensi sisa anggaran yang tidak terserap secara optimal.
“Kita tidak ingin ada anggaran yang tidak terserap karena proyek gagal terlaksana. Masyarakat butuh infrastruktur, dan kita harus memastikan itu bisa terealisasi tepat waktu,” tegas Saga.
Dengan kondisi ini, ia berharap Pemkab Berau segera mengambil langkah konkret agar pembangunan yang telah direncanakan dapat berjalan tanpa hambatan.
“Semakin cepat ditangani, semakin baik. Jangan tunggu masalah ini menjadi lebih besar,” pungkasnya.(sen/arp)
Editor : Nurismi