Pertegas Keberadaan Perda RTRW

Muhammad Sholehudin Al Ayubi • Dipublikasikan Rabu, 9 Oktober 2024 | 14:53 WIB
Anggota DPRD Berau, Rudi P Mangunsong.
Anggota DPRD Berau, Rudi P Mangunsong.

TANJUNG REDEB – Pencaplokan kawasan wilayah serta alih fungsi lahan masih kerap terjadi di Bumi Batiwakkal. Padahal regulasi yang membahas mengenai itu sudah diatur dalam peraturan daerah (Perda) mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Anggota DPRD Berau, Rudi P Mangunsong menilai, jika perda yang telah ada tersebut perlu ditegakkan secara tegas. Hal ini guna menghindari adanya kawasan yang tidak dimanfaatkan sesuai fungsinya masing-masing.

"Kalau kita mengacu pada pola ruang, maka sudah ada porsinya masing-masing untuk setiap kawasan itu. Ada permukiman, ada kawasan industri, pergudangan, pertanian, perkebunan, perkotaan, pertambangan, dan lain-lain,” ungkapnya.

Dia menyampaikan, saat ini tidak bisa dipungkiri banyak kawasan yang sudah disiapkan akhirnya berpindah haluan. Misalnya, kawasan perkotaan yang khusus untuk perkotaan akhirnya berubah menjadi kawasan pertambangan.

“Kalau bicara kawasan pertanian ya tidak boleh ada perkebunan. Kalau kawasan perkotaan, ya tidak boleh ada penambangan,” tegasnya.

Menurutnya, saat ini yang lebih penting ketika berbicara tentang RTRW, bukanlah soal pembangunan. Melainkan harus difokuskan pada penegakan perda itu sendiri.

“Jangan bicara pembangunan. Bicaralah tentang penegakan aturan perda. Dan bicara tentang penegakan perda artinya bicara juga soal melanggar atau tidak. Yang melanggar ya jelas harus diberi sanksi,” tandasnya. (adv/hmd/arp) 

 
Editor : Muhammad Sholehudin Al Ayubi
rtrw Advertorial dprd perda