TANJUNG REDEB - Ketua DPRD Berau, Madri Pani, memberikan atensi terhadap keluhan masyarakat yang hendak mengurus Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Berau. Menurutnya polemik itu harus diselesaikan segera.
“Kalau memang jadi kendala, maka jika diperlukan harus dievaluasi,” ujarnya, Rabu (5/6).
Adapun Anggota DPRD Berau dari Partai Gerindra, Muhammad Ichsan Rapi, menilai perlu adanya duduk bersama menghadapi perkara ini. Perlu adanya posisi yang netral ketika didudukkan dengan masyarakat atau pengusaha.
“Mereka (Bapenda, red) harus netral, posisinya harus di tengah sehingga ideal,” ungkapnya.
Sebab, tak bisa dimungkiri, transaksi jual beli tanah kerap kali tak sesuai dengan realita di lapangan.
Sehingga dalam mengurus BPHTB, tidak bisa dibenarkan dan disalahkan sepenuhnya mengambil nilai pasar.
“Tipikal kita, ada yang butuh uang, sehingga dijual murah, ada yang butuh tanah maka terjual tinggi. Kalau dijadikan patokan itu tidak seimbang,” paparnya.
Hal itu lanjut Iccang -sapaan akrabnya- perlu adanya satu tolok ukur yang baku. Tolok ukur itu, tidak terpengaruh situasi dan kondisi apapun. Sebab, jika Bapenda terus menerus menerapkan hal seperti itu, maka akan berdampak panjang nantinya.
“Kasihan juga masyarakat kalau dihadapkan dengan pengurusan seperti itu. Apalagi variabel angkanya tidak baku,” paparnya.
Sehingga perlu adanya penetapan yang disetujui bersama antara pemerintah, masyarakat, hingga perkumpulan pengusaha lewat REI tersebut terkait penentuan dasar tetap yang tidak berubah-ubah.
“Harus ada standar bakunya, sehingga ke depan tidak terjadi pro kontra semacam ini. Tidak menguntungkan salah satu ataupun merugikan salah satu,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Real Estate Indonesia (REI) Berau Yunn Lee, menerima banyak keluhan dari beberapa anggota REI Berau, terkait pengurusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Berau. (sen/sam)