TANJUNG REDEB – Ketua Komisi I DPRD Berau, Peri Kombong, memiliki pandangan berbeda dengan Wakil Ketua DPC Federasi Konstruksi, Umum, dan Informal Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (FKUI-KSBSI) Berau, Rahmad Abdi, soal Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Menurut Peri, aturan tersebut sama halnya dengan jaminan BPJS Kesehatan. Dimana para pekerja swasta mendapatkan jaminan, sehingga ke depan para pekerja tidak lagi sibuk untuk memikirkan rumah. “Saya rasa ini adalah salah satu program yang baik untuk para pekerja, karena mereka bisa menyisihkan pendapatannya untuk mendapatkan tempat tinggal,” ujarnya kepada Berau Post, Rabu (29/5).
Namun menurutnya, hal tersebut juga masih menjadi pembahasan di tingkat pusat. Sehingga di daerah masih menunggu apa keputusan setelah adanya aturan tersebut. “Kita tunggu saja keputusannya, karena aturannya juga sampai saat ini belum jelas. Bahkan saya membaca juga bahwa terkait dengan Tapera ini masih dibahas dan akan diberlakukan pada 2027 mendatang,” tegasnya. Dengan adanya aturan ini, Peri pun menegaskan jangan sampai ada yang dirugikan. Menurutnya, rugi yang dimaksud yakni jangan sampai adanya aturan tersebut membuat para pekerja menjadi lebih terbebani.
“Karena kan ini ada pemotongan dari pendapatan mereka, sehingga saya meminta agar potongan tersebut juga sesuai dengan aturan nantinya,” harap dia.
Peri juga menambahkan, hal ini dilakukan juga sebagai salah satu bentuk perhatian pemerintah kepada para pekerja swasta yang ada di Indonesia. Pasalnya, untuk perumahan rakyat ini juga sebenarnya sudah diberlakukan di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN). Untuk kesetaraan, sehingga pemerintah juga akan memberlakukan ke pekerja swasta.
“Konsepnya bagus, dan kami sangat mendukung. Sehingga jangan sampai ada lagi pekerja yang tidak memiliki tempat tinggal, tetapi kita lihat seperti apa nantinya,” tandasnya.
Diberitakan sebelumnya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Wamenaker RI), Afriansyah Noor, menuturkan, Tapera memang sudah diundang-undangkan, tetapi sampai saat ini masih dipelajari. Aturan itu katanya, akan berlaku di tahun 2027 mendatang. “Jadi prosesnya itu masih panjang, dan kami dari kementerian akan membuat aturannya seperti apa,” ujarnya kepada Berau Post saat berkunjung ke Kabupaten Berau.
Adanya hal itu juga mendapat perhatian dari Wakil Ketua DPC Federasi Konstruksi, Umum, dan Informal Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (FKUI-KSBSI) Berau, Rahmad Abdi, menurutnya saat ini terkait dengan program Tapera belum jelas seperti apa, sehingga dirinya belum setuju atas program tersebut. “Untuk saat ini kami tidak setuju, karena belum jelas tabungan itu seperti apa. Karena salah satu contoh terkait dengan potongan kesehatan, realisasinya belum jelas seperti apa,” tegasnya.
Apalagi terkait dengan Tapera, ia mengaku apakah pemerintah bisa menyedikan rumah tersebut untuk ditinggalkan, sedangkan nanti dari hasil atau gaji ada pemotongan. “Kita juga dari unsur buruh belum ada yang menyetujui, dan perusahaan juga belum ada koordinasi karena memang hal ini masih dibahas,” kata dia.
Lain halnya jika pemerintah sudah menyediakan tempat, lalu ada pemotongan gaji dilakukan, menurutnya itu hal yang berbeda, dan tidak menjadi masalah. “Tetapi jika bentuk fisik bangunannya belum ada sementara sudah ada pemotongan gaji, itu saya rasa bukanlah solusi. Jika rumah sudah disediakan, saya rasa pekerja tidak akan menolak (adanya pemotongan, red),” tandasnya. (aky/sam)