BERAU POST – Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja, khususnya di sektor jasa konstruksi.
Pemerintah Kabupaten Berau bersama BPJS Ketenagakerjaan melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi untuk memastikan seluruh proyek konstruks.
Yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Program ini merupakan langkah penting untuk memberikan perlindungan yang maksimal bagi pekerja yang terlibat dalam berbagai proyek konstruksi di wilayah Kabupaten Berau.
Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Berau, Mulyana menegaskan, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sangat penting bagi pekerja proyek, terutama di sektor jasa konstruksi yang sering kali berisiko tinggi.
“Pekerja konstruksi adalah kelompok yang rentan terhadap kecelakaan kerja dan risiko lainnya. Karena itu, program jaminan sosial yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) sangat penting untuk memberikan perlindungan yang menyeluruh,” ujar Mulyana.
Perlu diketahui, JKK untuk memberikan perlindungan bagi pekerja yang mengalami kecelakaan saat bekerja, termasuk biaya perawatan medis dan santunan kecelakaan.
Sementara itu, JKM memberikan manfaat bagi ahli waris pekerja yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja atau penyakit terkait pekerjaan.
Dengan dua program itu, BPJS Ketenagakerjaan memastikan bahwa pekerja konstruksi tidak hanya terlindungi dari kecelakaan, tetapi juga dari risiko yang lebih besar, seperti kematian yang dapat terjadi secara mendadak.
Mulyana juga menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di sektor konstruksi.
“Kami bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa seluruh proyek konstruksi yang menggunakan dana APBD wajib terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan,” terangnya.
Hal ini bertujuan untuk mendorong tercapainya Universal Coverage Jaminan Sosial (UCJ), yang berarti semua pekerja di sektor konstruksi, baik yang bekerja di proyek pemerintah maupun swasta, mendapatkan perlindungan.
Pemerintah Kabupaten Berau melalui dinas terkait telah mengimbau seluruh kontraktor dan pelaksana proyek konstruksi untuk memastikan pekerjanya terdaftar dan aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Program ini juga mencakup perlindungan bagi pekerja informal yang sering kali terlupakan, meskipun mereka juga berisiko tinggi dalam pekerjaannya.
“Segala konsekuensi terkait ketidakpatuhan terhadap peraturan ini menjadi sepenuhnya tanggung jawab pelaksana jasa konstruksi,” tegas Mulyana.
BPJS Ketenagakerjaan bersama dengan pemerintah daerah akan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program ini untuk memastikan tidak ada pekerja yang terabaikan dan semuanya mendapatkan hak perlindungannya.
Dalam evaluasi yang dilakukan, pihaknya mencatat adanya peningkatan kesadaran dari para kontraktor dan pelaksana proyek mengenai pentingnya program ini.
Namun, masih ada beberapa tantangan dalam pelaksanaan di lapangan, seperti kurangnya pemahaman tentang manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan serta kesulitan dalam administrasi pendaftaran pekerja yang sering kali terlambat dilakukan.
Dengan adanya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan ini, diharapkan para pekerja konstruksi akan merasa lebih aman dalam menjalankan tugas-tugas mereka, serta dapat mengurangi risiko yang dapat membahayakan keselamatan mereka.
Selain itu, perlindungan ini juga memberikan rasa kepastian dan keamanan bagi keluarga pekerja apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kecelakaan atau kematian.(aja/sos/arp)
Editor : Nurismi