TANJUNG REDEB - Kesatuan Pengelola Hutan Produksi (KPHP) Berau Barat, Dinas Kehutanan Kaltim menggandeng Non Government Organization (NGO) Conservation Action Network (CAN) melakukan Workshop Multipihak. Kegiatan ini mengangkat tema Peran dan Kerja Sama Multipihak dalam upaya Perlindungan Koridor Satwa Landscape Nyapa-Lesan dengan Konsep Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan di Ballroom Hotel Palmy Exclusive, Kamis (28/3).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Dosen Fakuktas Kehutanan Universitas Mulawarman, Rahmat, Jajaran Stakeholder Pemkab Berau seperti Bapelitbangda Berau dan Dinas Perkebunan Berau.
Kepala KPHP Berau Barat, Azhar Rudiyanto, menyebut, kegiatan ini sebagai upaya kolaborasi dan penerapan pentahelix dalam langkah menjaga dan menyelamatkan kelestarian alam tanpa merugikan pihak masyarakat.
“Sehingga, antara program pelestarian alam yang ingin kita capai, bisa selaras dan tidak merugikan masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, upaya-upaya ini akan lebih baik jika pihak swasta yang bergerak di Berau, bisa turut berkolaborasi memudahkan langkah-langkah penanganan dan pelestarian yang dilaksanakan. “Semua pihak bersatu, bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing dalam mencapai tujuan bersama,” ujarnya.
Ia berharap, melalui Workshop Multipihak ini bisa memberikan kesamaan visi untuk tujuan bersama dari berbagai pihak. Pemerintah dengan penanganan dan regulasi, swasta dalam upaya pelestarian hingga akademisi sebagai pihak yang bisa memberikan pemikiran ilmiah dalam upaya pelestarian ini.
“Kami harap semua pihak bisa berkolaborasi dan bekerja sama,” tegasnya.
Terpisah, Kepala Seksi Konservasi Wilayah (SKW) 1 Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kaltim, melalui Polisi Hutan Muda BKSDA Kaltim, Arsyat Hatta menerangkan, pihaknya terus berusaha melakukan langkah-langkah penanganan. Untuk wilayah kerja di Berau, pihaknya kerap menggandeng NGO yang memang bergerak di program yang sama.
“Kalau dokter kami biasanya hanya di Samarinda, sehingga di Berau biasanya kami kerja sama dengan NGO,” ujarnya.
Dalam upaya menjaga kelestarian itu, BKSDA kerap menerima laporan terjadinya konflik wilayah antara satwa liar dilindungi dengan penduduk. Tentu, dalam hal ini dirinya mengimbau agar masyarakat tidak gegabah berinteraksi langsung dengan satwa liat tersebut.
“Kalau mendapati hal tersebut, sebisa mungkin mengurangi kontak dengan satwa, bisa laporkan ke kami (BKSDA, red),” terangnya.
Ketua Pelaksana Kegiatan, Mukhlis Saputra yang tergabung dalam NGO CAN menerangkan, kegiatan ini merupakan kolaborasi bersama, untuk mencapai tujuan mendorong dukungan multipihak dalam koridor konservasi satwa liar lanskap Mengapa-Lesan, serta pengelolaan habitat orangutan.
“Kami ingin melibatkan seluruh pihak, tak hanya swasta, melainkan pemerintah, masyarakat hingga akademisi,” ujarnya.
Dirinya pun berhadap, kolaborasi lintas sektoral ini tidak terbatas pada pertemuan ini saja. Melainkan berkesinambungan, sehingga upaya pelestarian yang melibatkan seluruh unsur bisa sukses dan membuahkan hasil manis.
“Harapan kami tidak terputus di sini, tetapi menjadi forum jangka panjang juga,” pungkasnya. (sen/adv/arp)