TANJUNG REDEB – Tahun ini sebanyak 790 nelayan di Kabupaten Berau kembali mendapat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan Berau. Utamanya merupakan nelayan kecil naik nelayan laut maupun budidaya.
Kepala Dinas Perikanan (Diskan) Berau, Dahniar Ratnawati menuturkan, sejak 2021 lalu pihaknya telah rutin memberikan perlindungan sosial ketenagakerjaan kepada para nelayan setiap tahun. Awalnya merupakan program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang kemudian saat ini sudah diprogramkan sendiri oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
“Seiring berjalannya waktu, perlindungan untuk nelayan ini akhirnya dianggarkan melalui APBD Berau,” ucapnya.
Disebutnya, tahun 2023 lalu sebanyak 110 nelayan diberikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Tahun ini jumlahnya bertambah menjadi 790 nelayan. Adapun perlindungan yang diberikan hingga akhir tahun 2024. Diharapkan para nelayan merasa membutuhkan dan paham betapa pentingnya asuransi tersebut.
Diungkapkannya, tahun lalu ada nelayan yang mendapatkan klaim santunan akibat kecelakaan kerja dan mendapatkan bantuan sebesar Rp 42 juta dari BPJS Ketenagakerjaan. “Untuk di Berau kami prioritaskan nelayan, karena memiliki risiko kerja yang tinggi, baik nelayan laut maupun budidaya,” terangnya.
Memang diakuinya dari total sekitar 6 ribu nelayan di Kabupaten Berau, belum semua mendapat perlindungan. Namun, pihaknya akan merealisasikan perlindungan tersebut secara bertahap untuk para nelayan kecil.
Secara pribadi dirinya meminta kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan untuk memprogramkan para pekerja rentan di Berau dengan dana lain seperti, CSR perusahaan.
“Dan apabila ada kecelakaan kerja, kami mohon diinfokan. Sehingga kami bisa memotivasi nelayan lain supaya mereka paham pentingnya perlindungan ini dan supaya mereka berhati-hati dalam bekerja,” paparnya.
Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Berau, Sonny Alonsye menyampaikan, pihaknya akan mulai mendata nelayan yang membutuhkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan secepatnya.
Sesuai harapan Diskan Berau, dengan banyaknya jumlah nelayan yang membutuhkan perlindungan, pihaknya akan membantu mencarikan sumber dana lain, seperti dari APBD Pemda maupun CSR perusahaan.
“Kami akan prioritaskan sektor perikanan karena mengingat profesi nelayan risikonya lebih tinggi dan lebih berat juga akibatnya, dibanding sektor lainnya,” ucapnya.
Perlindungan yang sudah diprogramkan tahun ini melalui Diskan Berau merupakan tindaklanjut kesepakatan antara BPJS Ketenagakerjaan dengan BPJS Ketenagakerjaan Berau Nomor: 197/35/MoU-HK.3/XII/2022 dan Nomor: MoU/5/122022. Di mana pertama kali dilakukan sejak 2022 lalu. Para nelayan mendapat perlindungan dua program, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
Pihaknya berkomitmen jika terjadi risiko yang dialami penerima bantuan akan memberikan informasi kepada Diskan Berau. Menyertai pembuatan video testimoni baik dari penerima bantuan maupun ahli waris yang ditinggalkan.
Video tersebut sebagai kampanye masif perihal manfaat dan program BPJS Ketenagakerjaan agar diketahui masyarakat luas. “Target kami kampanye dengan cara memperbanyak video testimoni supaya orang lebih paham dan peduli terhadap perlindungan dirinya sendiri,” bebernya.
Diharapkan, sinergitas dengan Diskan Berau dapat terus berkelanjutan dalam memberikan perlindungan kepada nelayan yang ada di Kabupaten Berau serta untuk menyejahterakan mereka.
“Mudah-mudahan apa yang diamanahkan pemerintah dapat dijalankan semaksimal mungkin dan bermanfaat bagi masyarakat, khususnya pekerja di Berau,” tandasnya. (*/aja/sos/arp)