TANJUNG REDEB – BPJS Ketenagakerjaan rutin menyerahkan santunan atau manfaat yang diberikan kepada para pekerja di Kabupaten Berau. Nilai yang sudah diberikan kepada para pekerja pun mencapai Rp 163 miliar pada tahun lalu.
Penyerahan itu dilakukan secara simbolis kepada Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau, Muhammad Said pada Rabu (17/1) lalu.
Dijelaskan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Berau, Sonny Alonsye, nilai yang diserahkan pada periode tahun 2023 kurang lebih sebesar Rp 163 miliar, dengan jumlah orang yang menerima manfaat sebanyak 11.500 orang.
“Untuk nominal per orang itu bervariasi dan tidak sama,” ujarnya kepada awak media ini.
Ia juga memaparkan jika dana yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan secara keseluruhan mencapai Rp 253 miliar, dengan jumlah peserta sebanyak 96.377 orang.
Manfaat yang selama ini diberikan salah satunya berupa beasiswa kepada anak dari pekerja yang mengalami musibah meninggal dunia. “Dan untuk beasiswa tersebut akan diberikan kepada ahli waris atau anak hingga perguruan tinggi,” sebutnya.
Dirinya pun mengapresiasi peran serta dan dukungan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau terhadap pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Berau. Salah satu dukungan yakni melalui surat edaran (SE) yang sudah dikeluarkan kepada perusahaan, dengan bantuan iuran Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) untuk pekerja rentan.
“Ini adalah dukungan yang sudah diberikan sehingga para pekerja di Kabupaten Berau bisa terlindungi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan kerja,” katanya.
Dirinya juga mengakui dari perusahaan atau pekerja formal sudah 97 persen terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Sisanya 3 persen yang belum mengikuti yaitu pelaku usaha dengan karyawan yang sekala usaha mikro seperti toko hingga kios.
“3 persen yang belum itu adalah para pekerja yang sekala usahanya mikro,” imbuhnya.
Saat ini yang menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi BPJS Ketenagakerjaan dan Pemkab Berau, disebutnya pekerja di sektor informal. Di mana, terdapat 29 ribu orang yang belum terproteksi oleh BPJS Ketenagakerjaan.
“Sektor informal itu adalah seperti nelayan, petani hingga pedagang kaki lima, itu yang masih menjadi PR kita,” ungkapnya.
Padahal menurutnya, sektor informal memiliki risiko cukup tinggi. Sehingga, jika dilindungi BPJS Ketenagakerjaan, bisa membantu meringankan beban baik masyarakat hingga Pemkab Berau dalam kesejahteraan apabila terkena risiko fatal.
“Intinya salah satu langkah kita dalam menekan kemiskinan dengan adanya program yang dimiliki BPJS Ketenagakerjaan,” tuturnya.
Sementara itu, Sekkab Berau, Muhammad Said mengatakan Pemkab Berau akan terus membantu dan selalu berkolaborasi, agar tingkat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan semakin meningkat.
Hal itu dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan kepada para pekerja di Kabupaten Berau termasuk pekerja formal atau informal. “Karena kami tahu bahwa manfaat yang akan diterima oleh pekerja sangat luar biasa, dan banyak jaminan-jaminan yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan tersebut itu bisa membantu kehidupan mereka,” sebutnya.
“Makanya saya tegaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan adalah hak bagi para pekerja, sehingga saya meminta kepada perusahaan atau pemberi kerja agar bisa mendaftarkan karyawannya untuk ikut serta di BPJS,” pintanya. (aky/sos/arp)