HARIAN RAKYAT KALTARA — Persoalan konektivitas di kawasan perbatasan Kalimantan Utara (Kaltara) mendapat perhatian pemerintah pusat setelah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) lakukan peninjauan.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara berharap kunjungan itu menjadi langkah konkret, untuk mempercepat penyelesaian persoalan infrastruktur di kawasan terluar.
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara Denny Harianto mengatakan, peninjauan langsung oleh Mendagri menjadi momentum penting untuk melihat kondisi lapangan. Khususnya akses jalan dan jembatan yang dibutuhkan masyarakat perbatasan.
Menurutnya, pemerintah pusat telah menunjukkan perhatian terhadap berbagai persoalan pembangunan di Kaltara.
Ia mengaku memperoleh informasi awal mengenai rencana penanganan infrastruktur perbatasan yang ditargetkan berlangsung hingga 2029.
“InsyaAllah pemerintah pusat akan menyelesaikan sampai tahun 2029 terkait kondisi jalan, jembatan, dan sebagainya yang ada di perbatasan,” ujarnya, Minggu (11/10).
Ia menjelaskan, kawasan perbatasan yang menjadi perhatian tersebut berada di Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau.
Kedua wilayah memiliki kawasan dengan tantangan aksesibilitas yang membutuhkan penanganan infrastruktur secara berkelanjutan.
Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Mendagri juga melihat langsung kondisi Krayan. Peninjauan ini diharapkan memberikan gambaran lebih jelas mengenai kebutuhan pembangunan. Serta kendala yang selama ini dihadapi masyarakat di wilayah tersebut.
Meski demikian, ia belum dapat memastikan besaran anggaran yang akan dialokasikan pemerintah pusat untuk mendukung penyelesaian persoalan infrastruktur perbatasan. Hingga saat wawancara berlangsung, belum ada angka pasti yang dapat disampaikan.
Ia menilai, perhatian langsung pemerintah pusat merupakan perkembangan positif bagi Kaltara.
“Selama ini, persoalan akses jalan dan jembatan di kawasan perbatasan menjadi salah satu tantangan dalam mendukung mobilitas masyarakat serta kelancaran aktivitas ekonomi,” ungkapnya.
Ia berharap komunikasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dapat terus diperkuat. Agar kebutuhan pembangunan di wilayah perbatasan memperoleh penanganan yang tepat.
“Langkah berikutnya memastikan perhatian tersebut diterjemahkan menjadi program yang jelas, termasuk penentuan kebutuhan dan dukungan anggaran. Dengan begitu, target penyelesaian konektivitas hingga 2029 dapat menjadi pijakan bagi percepatan pembangunan kawasan perbatasan Kaltara,” harapnya. (fai/uno)
Editor : Nurismi