HARIAN RAKYAT KALTARA - Keterbatasan kemampuan fiskal membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara harus lebih selektif dalam menentukan program yang akan dibiayai melalui APBD 2027.
Tidak seluruh kegiatan yang tercantum dalam dokumen perencanaan akan mendapatkan alokasi anggaran.
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara Denny Harianto mengatakan, pemerintah akan mengarahkan anggaran pada program yang memiliki daya ungkit dan memberikan dampak nyata terhadap pembangunan serta masyarakat.
“Tidak semua program kegiatan harus kita biayai, tetapi melihat daya ungkit dan dampaknya,” kata Denny, Selasa (29/9).
Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya mempertajam kualitas belanja daerah. Anggaran tidak hanya diarahkan untuk mengejar banyaknya kegiatan. Tetapi harus mampu menghasilkan manfaat yang sesuai dengan target pembangunan.
“Dalam penyusunan APBD 2027, Pemprov Kaltara menggunakan prinsip money follow priority. Artinya, program yang telah ditetapkan sebagai prioritas akan menjadi dasar dalam menentukan arah alokasi anggaran,” ungkapnya.
Ia menyebut terdapat 10 fokus pembangunan yang telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Fokus tersebut menjadi acuan dalam memilah program yang dinilai perlu mendapat pembiayaan.
“Program yang betul-betul skala prioritas dan berkualitas, yang membangun 10 fokus pembangunan yang ada di RPJMD, itu yang kita tuangkan dalam APBD,” jelasnya.
Sejumlah kebutuhan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat menjadi perhatian dalam penentuan prioritas. Di antaranya pendidikan, pelayanan masyarakat, pembangunan infrastruktur, konektivitas antarwilayah hingga penanganan kemiskinan.
Perangkat daerah harus mampu membedakan antara kegiatan yang bersifat prioritas dengan program yang masih dapat ditunda. Kondisi fiskal daerah tidak memungkinkan seluruh usulan ditempatkan pada tingkat kepentingan yang sama.
“Karena itu, kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) diminta lebih cermat saat menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Setiap usulan kegiatan harus memiliki target yang jelas dan berkaitan dengan sasaran pembangunan daerah. Harus fokus. Kita ingin anggaran yang ada memberikan manfaat yang lebih besar,” jelasnya.
Dengan pendekatan tersebut, Pemprov Kaltara berharap ruang fiskal yang tersedia dapat digunakan secara lebih efektif.
Pembahasan prioritas anggaran akan terus dilakukan dalam tahapan penyusunan APBD Perubahan maupun APBD 2027. (fai/uno)
Editor : Nurismi