HARIAN RAKYAT KALTARA — Pemerataan akses listrik di Kalimantan Utara (Kaltara) masih menjadi pekerjaan yang harus dituntaskan pemerintah daerah.
Data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltara mencatat, sebanyak 60 desa hingga kini belum mendapatkan akses listrik. Kondisi itu berdampak terhadap sekitar 7.954 kepala keluarga.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara kini mendapat dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk mempercepat penanganan tersebut.
Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, sekitar Rp 471 miliar dialokasikan untuk sejumlah program kelistrikan di Kaltara.
Kepala Dinas ESDM Kaltara Ferdy Manurun Tanduklangi mengatakan, anggaran tersebut akan digunakan untuk tiga kegiatan utama. Pertama, pembangunan 16 unit listrik komunal dengan nilai sekitar Rp 250 miliar.
“Pembangunan jaringan listrik di 62 titik dengan anggaran sekitar Rp 200 miliar. Sedangkan sisa anggaran digunakan untuk pemasangan listrik bagi sekitar 3.600 pelanggan di sejumlah wilayah Kaltara,” terang dia, Senin (28/9).
Dukungan anggaran tersebut diharapkan dapat memangkas jumlah desa yang masih belum teraliri listrik.
“Kami memperkirakan lebih dari separuh desa yang saat ini belum berlistrik dapat ditangani melalui program yang bersumber dari APBN tersebut,” jelasnya.
Namun, pemerintah daerah tidak ingin berhenti pada penanganan tahun ini. Pemprov Kaltara menargetkan seluruh desa di wilayah tersebut dapat menikmati akses listrik dalam tiga tahun ke depan.
“Target kita itu tiga tahun Kaltara terang 100 persen. Tapi ini terus kita kejar penanganannya. Kalau bisa dua tahun sudah tuntas,” kata dia.
Alokasi anggaran Rp 471 miliar tersebut merupakan program pemerintah pusat dan pelaksanaan pekerjaannya dilakukan langsung oleh pemerintah pusat.
Sementara Pemprov Kaltara berperan dalam menyiapkan data dan informasi yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program.
Di antaranya data desa yang belum berlistrik, jumlah penduduk serta kebutuhan kelistrikan di masing-masing wilayah.
“Ini program pusat yang turun ke Kaltara. Jadi mereka yang kerjakan. Kita hanya menyiapkan data yang dibutuhkan mereka, seperti jumlah desa yang belum berlistrik, jumlah penduduk dan lain sebagainya,” bebernya.
Menurutnya, pembangunan listrik komunal dan perluasan jaringan tersebut diharapkan dapat mempercepat penanganan wilayah yang selama ini belum terjangkau infrastruktur kelistrikan. Pemprov Kaltara terus mendorong agar penanganan desa yang belum berlistrik dapat dipercepat.
“Targetnya, akses listrik dapat menjangkau seluruh desa di Kaltara secara bertahap hingga mencapai elektrifikasi 100 persen,” harapnya. (fai/uno)
Editor : Nurismi