HARIAN RAKYAT KALTARA — Penerbangan kargo langsung dari Tarakan ke luar negeri masih menghadapi kendala pada ketersediaan muatan produk perikanan.
Dalam sekitar lima bulan operasional, pengiriman produk perikanan tercatat baru berlangsung empat kali, meski penerbangan tersedia setiap pekan.
Kepala Bidang Keamanan Penerbangan dan Pelayanan Darurat Bandar Udara Juwata Tarakan, Daverius Maarang, mengatakan kondisi tersebut membuat kepastian muatan menjadi persoalan bagi keberlanjutan rute kargo.
“Sekitar lima bulan, tetapi pengangkutan ikan hanya bisa beroperasi sekitar empat kali penerbangan. Padahal penerbangannya setiap minggu ada,” kata Daverius, Minggu (27/9).
Rute kargo tersebut sebelumnya melayani Tarakan-Hong Kong, kemudian diperluas dengan rute Tarakan-Shenzhen. Saat ini penerbangan menuju Shenzhen masih berjalan, sementara rute Hong Kong dihentikan sementara.
Menurut Daverius, kendala pengangkutan produk perikanan melalui udara telah berlangsung sekitar empat bulan. Ia menegaskan, kondisi tersebut bukan disebabkan penerbangan yang berhenti. Melainkan muatan marine product yang belum berjalan lancar.
“Bukan penerbangannya yang tidak berjalan. Yang tidak lancar itu pengangkutan marine product melalui moda udara,” ujarnya.
Selain persoalan muatan, Daverius menyoroti mekanisme pemeriksaan produk perikanan sebelum dikirim melalui jalur udara. Ia menyebut terdapat keterlibatan BPPMHKP dan Badan Karantina Indonesia dalam proses pemeriksaan yang perlu diperjelas pembagian fungsinya.
Menurut dia, kejelasan tersebut diperlukan agar pemeriksaan tidak dilakukan berulang dan menambah beban biaya bagi pelaku usaha.
“Kalau saya lihat ada seperti tabrakan tupoksi. BPPMHKP mengatur marine product dari hulu sampai hilir. Sementara Karantina juga melakukan pemeriksaan di border, termasuk bandara. Ini yang perlu diperjelas supaya tidak terjadi pemeriksaan berulang,” kata Daverius.
Daverius mengatakan, kepastian muatan menjadi bagian penting dalam pengoperasian penerbangan kargo. Pasalnya, pesawat yang didatangkan dari Jakarta tetap membutuhkan biaya operasional meski tidak membawa muatan saat kembali.
“Pesawat dari Jakarta sampai Tarakan tentu membutuhkan biaya. Kalau kembali kosong karena tidak ada muatan, siapa yang mengganti? Operator juga membutuhkan kepastian agar rute ini tetap memiliki nilai bisnis,” ujarnya.
Untuk rute Hong Kong, kontrak penerbangan disebut berlangsung selama enam bulan dan kini memasuki bulan kelima. Sedangkan kerja sama penerbangan Tarakan-Shenzhen masih berlangsung dengan durasi kontrak yang belum diketahui.
Daverius menyebut, persoalan tersebut berada di luar kewenangan Bandara Juwata. Sebagai unit pelaksana teknis vertikal, pihaknya tidak dapat menentukan kebijakan pemeriksaan maupun persyaratan ekspor.
Karena itu, koordinasi pemerintah daerah dengan instansi teknis dinilai diperlukan untuk membahas kendala yang terjadi dalam pengiriman produk perikanan.
“Sama-sama UPT vertikal, kami tidak bisa menentukan kebijakannya. Kalau ada persoalan di lapangan, pemerintah daerah melalui Dinas Perikanan bisa mengoordinasikan dengan instansi terkait untuk mencari solusinya,” katanya.
Sementara itu, Kepala BPPMHKP Tarakan Piyan Gustaffiana mengatakan mekanisme pelayanan ekspor masih terus dievaluasi. Termasuk koordinasi dengan instansi yang terlibat dalam pemeriksaan.
“Kalau ada yang perlu dikoreksi, masih bisa kita lakukan perbaikan sambil sistem dan SOP-nya kita evaluasi,” kata Piyan.
Piyan mengakui telah melakukan uji coba pelayanan bersama Karantina, untuk menyelaraskan mekanisme pemeriksaan. Selama masa uji coba tersebut, pelayanan disebut berjalan tanpa ada barang ekspor yang terhambat.
“Untuk menghubungkan regulasinya, kami juga melakukan piloting pelayanan bersama Karantina berjalan baik. Selama masa uji coba, sejauh ini bagus dan tidak ada barang yang terhambat dalam proses ekspor. Memang awalnya kita coba dengan pola H-1, sekarang waktunya sudah lebih fleksibel,” pungkas Piyan. (sas/uno)
Editor : Nurismi