HARIAN RAKYAT KALTARA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara memastikan pergantian Menteri Keuangan tidak mengubah komitmen pemerintah pusat, terhadap dukungan anggaran pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan Krayan.
Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang mengatakan, dukungan anggaran sebesar Rp 150 miliar yang sebelumnya dijanjikan pemerintah pusat tetap akan diperjuangkan.
Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 50 miliar telah dikucurkan secara bertahap. Sementara sisanya masih diharapkan dapat direalisasikan.
Hal tersebut juga sejalan dengan catatan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kaltara yang menyebutkan adanya skema pendanaan konektivitas infrastruktur sebesar Rp 150 miliar untuk wilayah Kaltara.
“Yang lalu itu baru dikucurkan Rp50 miliar, berarti masih tersisa Rp 100 miliar. Mudah-mudahan saya sempat bertemu dengan Bapak Menteri Keuangan, untuk menanyakan lagi apa yang menjadi janjinya,” ungkapnya, Jumat (25/9).
Menurut dia, sisa anggaran tersebut sangat dibutuhkan untuk menangani sejumlah infrastruktur di wilayah Krayan. Khususnya jembatan yang kondisinya dinilai sudah tidak layak dilalui.
Ia berharap dana Rp 100 miliar dapat segera dikucurkan, sehingga pembangunan infrastruktur strategis di kawasan perbatasan dapat dilanjutkan.
Salah satu yang menjadi prioritas adalah Jembatan Binduang yang dinilai penting, untuk membuka konektivitas antara Malinau dan Krayan.
“Uang Rp 100 miliar itu mudah-mudahan dapat dikucurkan ke Kalimantan Utara. Untuk menyelesaikan jembatan-jembatan yang betul-betul sangat tidak laik untuk dilalui,” ujarnya.
Ia menilai peningkatan konektivitas menuju Krayan juga penting untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap akses melalui negara tetangga.
“Jembatan yang menjadi kritis utama saya, Jembatan Binduang. Supaya terkoneksi antara Malinau dan Krayan. Sehingga kita tidak lagi tergantung dengan negara tetangga,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Provinsi Kaltara Denny Harianto menegaskan pergantian Menteri Keuangan tidak semestinya menghentikan komitmen pendanaan tersebut. Menurutnya, pemerintah daerah akan terus mendorong agar sisa anggaran dapat direalisasikan.
“Ini kan janji dari pemerintah pusat. Tetap kita kejar supaya bisa terealisasi secepatnya untuk Kaltara,” kata Denny.
Ia berharap realisasi sisa anggaran dapat dilakukan tahun ini. Pemprov Kaltara, kata dia, akan berkoordinasi dengan kementerian maupun balai terkait untuk memenuhi berbagai persyaratan yang dibutuhkan. Agar pencairan dan pelaksanaan pembangunan dapat dipercepat.
“Kita kejar terus. Kalau saya berharap tahun ini, jangan ditunda lagi,” tukasnya. (fai/uno)
Editor : Nurismi