HARIAN RAKYAT KALTARA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mendorong perubahan pola kerja aparatur dalam mengawal pembangunan daerah.
Setiap perangkat daerah diminta tidak hanya menjalankan program sesuai perencanaan. Tetapi juga mampu bergerak cepat dalam mengambil keputusan, menyelesaikan hambatan, dan memastikan hasil pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara Denny Harianto mengatakan, arah tersebut sejalan dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menekankan tata kelola pemerintahan kolaboratif dan inovatif.
Menurutnya, tata kelola tersebut perlu diterjemahkan dalam pola kerja yang lebih responsif. Persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program tidak boleh dibiarkan berlarut, sehingga menghambat pencapaian target pembangunan.
“Penting untuk membangun kolaborasi dan mempercepat pengambilan keputusan, membuka hambatan, serta mengawal hasil pembangunan secara bersama,” kata dia, Senin (21/9).
Ia meminta setiap perangkat daerah memahami sedikitnya lima hal utama dalam mengendalikan program. Kelimanya meliputi target yang harus dicapai, alokasi anggaran, pekerjaan yang harus diselesaikan, hambatan yang dihadapi di lapangan, serta manfaat program bagi masyarakat.
“Lima aspek tersebut dinilai penting agar pelaksanaan pembangunan tidak berhenti pada penyerapan anggaran. Tetapi dapat diukur berdasarkan hasil dan dampaknya,” terangnya.
Denny mengatakan penguatan tata kelola juga dilakukan melalui penyederhanaan proses bisnis pemerintahan.
“Pengambilan kebijakan harus didukung data yang terpercaya dengan mendorong penggunaan satu definisi dan satu sumber data,” ungkapnya.
Sementara dalam pengelolaan APBD, anggaran akan diarahkan pada 10 bidang prioritas. Yakni konektivitas, perbatasan, pangan, investasi, hilirisasi, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, infrastruktur dasar, dan digitalisasi pemerintahan.
Denny juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota. Untuk mempercepat pembangunan, ia mendorong tiga kebiasaan kerja baru. Yakni cepat memutuskan, cepat melaksanakan, dan cepat mengoreksi.
“Jangan sampai persoalan yang sebenarnya bisa diselesaikan justru menjadi hambatan karena lambat mengambil keputusan,” tandasnya. (fai/uno)
Editor : Nurismi