HARIAN RAKYAT KALTARA — Akses jalan eks PT Sumalindo di perbatasan Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Utara (Kaltara) kembali mendapat perhatian.
Ruas yang selama puluhan tahun minim perawatan itu kini dikerjakan secara bertahap. Menyusul rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di wilayah tersebut.
Wakil Gubernur Kaltara Ingkong Ala mengatakan, peninjauan terhadap kondisi jalan dilakukan pada awal Juli. Ruas tersebut selama ini menjadi salah satu akses yang digunakan masyarakat Malinau, khususnya dari wilayah Apau Kayan.
Menurut Ingkong, jalan eks Sumalindo telah lama tidak mendapat perawatan setelah perusahaan tersebut tidak lagi beroperasi.
Kondisinya kemudian diperbaiki secara bertahap, termasuk oleh perusahaan yang mengembangkan proyek PLTA di Kilometer 95.
“Jalan itu sudah lama tidak dirawat dan rusak. Termasuk saya, tahun 2012 sudah perbaiki jalan itu. Kebetulan ada perusahaan yang PLTA di Kilometer 95, sudah rawat, diperbaiki oleh PLTA itu,” kata Ingkong, Rabu (16/9).
Perusahaan tersebut, PT Tujuan Mulia Makmur (TMM), bersama Pemerintah Provinsi Kaltim disebut telah menyepakati perbaikan jalan dari titik nol eks PT Sumalindo hingga Kilometer 95.
Pekerjaan direncanakan berlanjut sampai Kilometer 122 yang menjadi batas Kabupaten Mahakam Ulu, Kaltim, dengan Kabupaten Malinau, Kaltara.
Ingkong mengatakan, pemerintah daerah masih membahas kelanjutan perbaikan ruas tersebut dengan pihak perusahaan.
Pembahasan berkaitan dengan dampak pembangunan bendungan PLTA terhadap masyarakat di Kecamatan Sungai Boh dan wilayah Apau Kayan.
Pihak perusahaan, lanjut dia, juga menyatakan kesiapan membantu perbaikan jalan hingga Kilometer 147 yang berada di wilayah Kaltara. Pemerintah Kaltara berharap sekitar 25 kilometer ruas di wilayahnya dapat ikut diperbaiki.
“Kalau mereka titik nol ini sampai ke 95, itu sampai ke beton. Cor beton mereka. Jadi kalau kita, dari Kilometer 122 sampai ke Kilometer 147 sana, fungsionalnya kita kejar,” sebutnya.
Namun, pekerjaan di lapangan masih menghadapi kendala akibat kondisi kemarau. Material, alat berat, logistik hingga bahan bakar minyak (BBM) yang sebelumnya direncanakan dikirim melalui jalur sungai dari Samarinda terkendala kondisi air.
“Karena kondisi kemarau, terpaksa material atau alat-alat berat mereka masih di daerah kering. Masuk juga pasangan logistik, BBM, semua peruntukan, itu yang menjadi hambatan,” jelasnya.
Ingkong menyebut pekerjaan perbaikan jalan tersebut telah berlangsung lebih dari satu tahun. Pemerintah Kaltara akan terus memantau perkembangan pekerjaan.
Sembari menunggu pembahasan antara pihak perusahaan dan manajemen untuk menentukan bentuk kerja sama lanjutan.
Selain persoalan teknis, pembebasan lahan untuk pelebaran jalan di wilayah Mahakam Ulu juga masih menjadi salah satu kendala. Beberapa warga disebut belum bersedia melepas lahannya karena persoalan ganti rugi.
Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dan Kabupaten Malinau diminta ikut melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat akses tersebut.
Menurut Ingkong, keberadaan jalan tidak hanya berkaitan dengan akses transportasi. Tetapi juga mendukung mobilitas masyarakat serta distribusi hasil perkebunan dari wilayah pedalaman.
Sementara pembangunan PLTA di Kilometer 95 masih membutuhkan waktu sebelum beroperasi. Ingkong memperkirakan pembangkit tersebut baru dapat berproduksi sekitar lima hingga enam tahun mendatang dan selanjutnya akan diserahkan kepada PLN untuk dikelola.
“Nanti diserahkan kepada PLN. Nanti dengan PLN-nya kita nilai lagi. Dan PLN sana juga sudah siap,” katanya.
Ia menambahkan, PLN juga telah menyiapkan program penyediaan listrik bagi desa-desa terdekat maupun wilayah yang terdampak pembangunan pembangkit tersebut setelah PLTA selesai dan dikelola. (sas/uno)
Editor : Nurismi