HARIAN RAKYAT KALTARA — Pemerintah terus mempercepat integrasi data kependudukan dengan data penerima bantuan sosial, sebagai upaya meningkatkan ketepatan sasaran program perlindungan sosial.
Di Kaltara proses tersebut mulai difokuskan di Kota Tarakan dan Kabupaten Nunukan yang ditunjuk sebagai wilayah percontohan.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kaltara Sanusi mengatakan, program penyesuaian data tersebut masih dalam proses dan diharapkan dapat mulai berjalan pada awal 2027.
Menurutnya, integrasi data akan memungkinkan pemerintah melakukan pencocokan antara data kependudukan dengan data penerima bantuan secara lebih sistematis.
Program tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk memperbaiki kualitas basis data penerima bantuan sosial.
“Data kependudukan dari Dukcapil akan menjadi salah satu rujukan, dalam proses pencocokan dengan data yang dimiliki Kementerian Sosial,” terangnya, Minggu (13/9).
Lanjut dia, melalui proses tersebut pemerintah nantinya dapat mengidentifikasi masyarakat yang masih memenuhi kriteria. Sebagai penerima bantuan maupun mereka yang kondisinya sudah berubah.
“Harapan kita ketika nanti 2027, untuk dua daerah di Kalimantan Utara sudah selesai. Tahun depan itu sudah jalan,” kata Sanusi.
Program ini dinilai penting karena data penerima bantuan harus terus diperbarui. Kondisi masyarakat dapat berubah dari waktu ke waktu. Sehingga daftar penerima tidak dapat hanya mengandalkan pendataan lama.
Dengan pemutakhiran data, pemerintah dapat mengurangi potensi kesalahan sasaran dalam pemberian bantuan.
“Masyarakat yang tidak lagi memenuhi kriteria dapat dievaluasi. Sementara warga yang memenuhi ketentuan dapat memperoleh haknya berdasarkan data yang lebih akurat,” ujarnya.
Sanusi mengatakan, terdapat 109 kabupaten/kota di Indonesia yang ditunjuk sebagai wilayah percontohan program tersebut. Kaltara menjadi salah satu provinsi yang masuk dalam skema tersebut melalui Tarakan dan Nunukan.
Di sisi lain, percepatan aktivasi IKD juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses tersebut. Identitas digital diharapkan mendukung proses verifikasi dan pencocokan data penduduk.
“Disdukcapil Kaltara akan terus mendorong masyarakat melakukan aktivasi IKD, terutama di dua wilayah yang menjadi lokasi percontohan. Namun, upaya peningkatan aktivasi tetap dilakukan secara menyeluruh di lima kabupaten dan kota,” jelasnya.
Jika program berjalan sesuai target, integrasi data diharapkan dapat memperkuat sistem penyaluran bantuan sosial.
Sekaligus menciptakan data kependudukan yang lebih akurat, mutakhir dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan pemerintah. (fai/uno)
Editor : Nurismi