Masih Lakukan Kajian Menyeluruh, Pemkab Bulungan Belum Putuskan Rencana Renovasi Kantor Bupati

Nurismi • Dipublikasikan Rabu, 26 Agustus 2026 | 12:05 WIB
PUING BANGUNAN: Kondisi Kantor Bupati Bulungan belum dilakukan renovasi pasca terbakar beberapa bulan lalu. (HRK)
PUING BANGUNAN: Kondisi Kantor Bupati Bulungan belum dilakukan renovasi pasca terbakar beberapa bulan lalu. (HRK)

HARIAN RAKYAT KALTARA — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan belum mengambil keputusan untuk melakukan renovasi terhadap kompleks Kantor Bupati Bulungan yang terdampak kebakaran. 

Pemerintah masih melakukan berbagai perhitungan sebelum menentukan langkah terhadap kondisi bangunan yang ada.

Bupati Bulungan Syarwani mengatakan, hingga kini belum terdapat perencanaan renovasi kantor bupati. 
Pemerintah masih harus melihat kondisi bangunan secara menyeluruh, sebelum menentukan apakah fasilitas tersebut akan direnovasi atau membutuhkan penanganan lain. 

“Sampai hari ini belum, belum kita lakukan,” kata dia, Selasa (25/8). 

Menurutnya, keputusan mengenai bangunan pascakebakaran tidak dapat dilakukan secara terburu-buru. Ada sejumlah aspek yang perlu dipertimbangkan, termasuk kondisi eksisting bangunan dan kebutuhan pemerintah daerah. 

Pemkab Bulungan juga perlu menghitung kebutuhan ruang kerja perangkat daerah. Hal tersebut menjadi bagian dari pertimbangan sebelum pemerintah menentukan kebijakan lanjutan. 

“Untuk sementara, kebutuhan ruang bagi sejumlah OPD dapat disiasati dengan memanfaatkan aset yang baru dikembalikan oleh instansi pemerintah pusat. Bangunan tersebut nantinya dapat difungsikan sebagai ruang kerja sesuai kebutuhan,” terangnya. 

Sekretaris Daerah bersama tim aset dan Inspektorat telah melakukan pengecekan terhadap kondisi ruangan. Pemeriksaan dilakukan untuk melihat sejauh mana fasilitas yang tersedia dapat mengakomodasi kebutuhan perangkat daerah. 

“Langkah tersebut menjadi solusi sementara, agar pelayanan pemerintahan tetap berjalan. Pemerintah tidak ingin keterbatasan ruang pascakebakaran menghambat pelaksanaan tugas maupun pelayanan kepada masyarakat,” terangnya. 

Syarwani mengatakan, keputusan mengenai penanganan kompleks Kantor Bupati akan dilakukan setelah seluruh kajian dan perhitungan selesai.

Pemerintah harus memastikan kebijakan yang diambil, sesuai dengan kondisi bangunan serta kemampuan daerah. 

“Pemerintah daerah juga menerima dukungan dari kepolisian dalam proses penanganan pascakebakaran. Pihak kepolisian sebelumnya telah menyampaikan hasil pemeriksaan terkait penyebab kejadian,” jelasnya. 

Informasi tersebut menjadi salah satu bahan bagi pemerintah, untuk mengetahui kondisi yang terjadi pada bangunan sebelum menentukan langkah berikutnya.

Pemkab Bulungan kini memilih fokus pada pemenuhan kebutuhan operasional pemerintahan. Sembari menyiapkan kajian lebih lanjut terhadap bangunan yang terdampak. 

“Keputusan renovasi atau penanganan lainnya akan ditentukan setelah seluruh aspek dinilai secara menyeluruh,” tuturnya. (fai/uno)

Editor : Nurismi
perbaikan kantor pemkab bulungan