HARIAN RAKYAT KALTARA- Nama Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bulungan, Ismail, dicatut dalam dugaan aksi penipuan yang menyasar sejumlah perusahaan.
Pelaku disebut menghubungi pihak perusahaan melalui pesan WhatsApp dan mengaku sebagai pihak yang berkaitan dengan DLH Bulungan.
Salah seorang korban yang enggan disebutkan namanya mengatakan, awalnya pihak perusahaan menerima pesan dari seseorang yang mengaku berasal dari DLH Bulungan. Dalam komunikasi tersebut, korban diminta menghubungi Kepala DLH Bulungan.
Merasa pesan tersebut berkaitan dengan urusan kedinasan, pihak perusahaan kemudian menindaklanjutinya dengan menghubungi Ismail melalui sambungan telepon.
Dalam percakapan itu, korban mengaku dimintai bantuan berupa sejumlah uang untuk mendukung kegiatan yang disebut akan dilaksanakan DLH Bulungan.
Permintaan tersebut kemudian menimbulkan kecurigaan. Pasalnya, komunikasi yang mengatasnamakan pejabat pemerintah itu berkaitan dengan permintaan bantuan dana kepada perusahaan.
Menanggapi informasi tersebut, Ismail membantah keras pernah meminta uang kepada perusahaan untuk kepentingan kegiatan DLH Bulungan.
Ia mengaku terkejut setelah mengetahui adanya informasi yang beredar, baik melalui komunikasi langsung maupun pesan WhatsApp, mengenai dirinya yang disebut meminta bantuan dana kepada sejumlah perusahaan.
“Saya tegaskan tidak ada itu. Tidak benar,” tegas Ismail, Senin (24/8)
Menurut dia, dirinya tidak pernah memberikan instruksi maupun meminta pihak perusahaan untuk menyerahkan uang dengan alasan kegiatan DLH Bulungan. Ia bahkan mengaku belum mengetahui siapa pihak yang menggunakan namanya dalam komunikasi tersebut.
“Saya juga mempertanyakan identitas sejumlah pihak yang disebut-sebut menjadi sasaran komunikasi pelaku,” ungkapnya.
Karena itu, ia meminta informasi mengenai dugaan tersebut disampaikan secara berimbang dan berdasarkan data yang jelas. Menurutnya, pencatutan nama pejabat pemerintah dalam permintaan uang kepada perusahaan merupakan persoalan serius yang tidak boleh dibiarkan.
“Kalau menurut saya, itu penipuan. Tegas, penipuan yang mengatasnamakan Kepala Dinas LH,” ujarnya.
Ia menegaskan, dugaan tersebut bukan lagi sekadar indikasi atau kesalahpahaman komunikasi. Berdasarkan informasi yang diterimanya, terdapat pihak yang menggunakan identitas dirinya untuk meyakinkan calon korban.
“Saya mengingatkan perusahaan agar tidak mudah memenuhi permintaan dana yang mengatasnamakan pejabat maupun instansi pemerintah, terutama apabila dilakukan melalui nomor pribadi atau komunikasi yang tidak dapat diverifikasi,” tegasnya.
DLH Bulungan meminta pihak yang menerima pesan serupa melakukan konfirmasi terlebih dahulu melalui saluran resmi sebelum mengambil tindakan. Langkah tersebut diperlukan agar tidak ada pihak yang menjadi korban dari aksi pencatutan nama pejabat pemerintah. (fai)
Editor : Nurismi