HARIAN RAKYAT KALTARA – Ketersediaan Biosolar subsidi kembali jadi persoalan bagi pengusaha angkutan logistik di Tarakan. Memasuki penghujung bulan, pasokan Biosolar disebut kerap tidak tersedia di SPBU.
Kondisi yang membuat armada pengangkut barang dari pelabuhan harus menunggu hingga awal bulan atau beralih menggunakan BBM non-subsidi agar kegiatan distribusi tetap berjalan.
Keluhan tersebut disampaikan Ketua DPC Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA) Tarakan, Efri, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Kota Tarakan, Pertamina, pemerintah daerah dan pihak terkait, Rabu (19/8).
Efri mengatakan, berdasarkan laporan anggota asosiasi, ketersediaan Biosolar terkadang mulai terganggu beberapa bulan terakhir di setiap tanggal 26 hingga memasuki tanggal 1 atau 2.
Kondisi itu membuat pengusaha harus kembali berkoordinasi dengan SPBU sebelum memastikan armada melakukan pengisian.
Persoalannya, pengusaha belum memperoleh informasi yang pasti mengenai penyebab Biosolar tidak tersedia pada periode tersebut. Mereka hanya mengetahui BBM tidak dapat diambil ketika kendaraan datang ke SPBU.
“Setiap tanggal 25 ke atas enggak ada, ya kita enggak ngambil. Kemungkinan seperti yang disampaikan tadi, apakah stoknya memang kosong, tapi kita enggak pernah dapat informasi apakah stoknya kosong atau apa,” ujarnya.
Kondisi tersebut menjadi perhatian bagi sektor logistik karena armada ALFI/ILFA berperan mengangkut barang dari pelabuhan menuju berbagai lokasi di Tarakan.
Efri menyebut sebagian besar kebutuhan masyarakat Tarakan masuk melalui jalur pelabuhan sehingga kelancaran angkutan darat menjadi bagian penting dalam distribusi barang.
“Dengan adanya setop jam 2, terus setiap tanggal 26 itu juga kadang-kadang enggak ada BBM, itu cukup berpengaruh kepada kami. Terutama kami ini kan untuk distribusi barang-barang kebutuhan masyarakat dari pelabuhan, di mana kebutuhan masyarakat Tarakan ini mayoritas kan lewat pelabuhan,” tuturnya.
Ketika Biosolar subsidi tidak tersedia, kendaraan logistik tetap harus beroperasi. Pengusaha kemudian menggunakan BBM non-subsidi agar kewajiban pengangkutan berdasarkan kontrak tetap dapat diselesaikan.
“Teman-teman sementara masih berusaha pakai non-subsidi. Sesuai dengan kewajiban teman-teman untuk menyelesaikan kontrak mereka,” katanya.
Pengalihan ke BBM non-subsidi turut memberikan konsekuensi terhadap biaya operasional armada. Namun, Efri mengatakan pelaku usaha logistik masih berusaha mempertahankan tarif yang berjalan agar perubahan biaya bahan bakar tidak langsung berpengaruh terhadap harga distribusi barang.
Saat ini, sekitar 170 kendaraan tercatat sebagai anggota ALFI/ILFA Tarakan. Armada tersebut terdiri atas trailer, tronton hingga truk kayu yang digunakan untuk mengangkut barang dari kawasan pelabuhan.
Untuk memperoleh Biosolar, SPBU Persemaian menjadi salah satu lokasi yang diandalkan anggota asosiasi. Namun, jarak perjalanan dari lokasi kendaraan menuju SPBU hingga kembali ke pelabuhan juga membutuhkan konsumsi BBM.
“Laporan dari teman-teman itu sesuai jenis kendaraan, antara 10 liter sampai 20 liter untuk PP dari lokasi ke SPBU, balik lagi untuk ngambil kontainer di pelabuhan,” jelasnya.
Selain ketersediaan, ALFI/ILFA juga membawa persoalan administrasi barcode kendaraan dalam rapat tersebut. Efri meminta Pertamina memberikan fasilitas bagi kendaraan yang mengalami kendala barcode, termasuk kendaraan yang kehilangan barcode agar dapat diproses kembali.
Anggota Komisi III DPRD Kota Tarakan, Randy Ramadhana Erdian, mengatakan terdapat perbedaan antara kondisi yang disampaikan pengusaha di lapangan dengan penjelasan Pertamina mengenai ketersediaan suplai Biosolar.
“Menurut info Pertamina sih pada dasarnya suplai mereka itu sudah cukup. Nah, tapi kan masih terjadi kelangkaan. Ini masalahnya di mana?” kata Randy.
Dari pembahasan RDP, DPRD melihat distribusi di tingkat SPBU perlu diperiksa lebih lanjut. Penyaluran Biosolar subsidi dinilai perlu dipastikan sesuai dengan kendaraan yang memang terdaftar sebagai penerima.
Langkah pertama yang didorong DPRD adalah memastikan seluruh kendaraan yang berhak mendapatkan Biosolar subsidi memiliki barcode. Pengusaha truk yang belum memilikinya diminta berkoordinasi dengan Pertamina.
“Nah, jadi artinya kendaraan-kendaraan yang bersubsidi yang menggunakan Biosolar itu bisa mendapatkan kuota mereka sesuai dengan jatahnya masing-masing,” sambungnya.
Setelah pendataan kendaraan dilakukan, DPRD akan berkoordinasi dengan tim monitoring untuk mengawasi proses distribusi Biosolar subsidi. Pengawasan tersebut akan diarahkan pada alur penyaluran BBM hingga sampai kepada pengguna.
Dalam RDP tersebut, Randy juga menyoroti angka kebutuhan dan distribusi Solar di Tarakan. Berdasarkan paparan yang diterimanya, kebutuhan tahunan disebut berada pada kisaran puluhan ribu ton, sedangkan distribusinya berada di sekitar 15 ribu ton per tahun.
Randy sempat menyebut angka kebutuhan sekitar 30 ribu hingga 39 ribu ton per tahun, namun angka tersebut masih akan ditelusuri kembali.
Perbedaan antara kebutuhan dan distribusi itu menjadi salah satu hal yang menurutnya perlu diperiksa, terlebih Pertamina menyampaikan bahwa suplai yang tersedia mencukupi.(sas/smi)
Editor : Nurismi