HARIAN RAKYAT KALTARA — Tekanan terhadap keuangan daerah Kalimantan Utara (Kaltara) tidak terlepas dari kondisi fiskal nasional yang juga menghadapi tantangan.
Perlambatan ekonomi global, dinamika geopolitik, hingga perubahan nilai tukar turut memengaruhi kemampuan pemerintah dalam mengelola anggaran.
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara Denny Harianto mengatakan, kondisi tersebut tidak hanya dirasakan Kaltara.
Pemerintah daerah di berbagai wilayah juga menghadapi tantangan serupa akibat perubahan kondisi ekonomi global yang berdampak terhadap fiskal nasional.
“Ini bukan hanya persoalan Kaltara. Secara nasional kondisinya juga sama. APBN juga menghadapi tantangan karena situasi geopolitik dan geoekonomi global,” jelasnya, Kamis (13/8).
Menurutnya, dinamika ekonomi global turut memengaruhi kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu faktor yang menjadi perhatian, pergerakan nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah.
Perubahan nilai tukar tersebut dapat memberikan tekanan terhadap APBN, termasuk meningkatkan beban pembayaran utang pemerintah pusat.
Kondisi tersebut pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap kemampuan pemerintah pusat dalam menyalurkan transfer ke daerah.
“Dampaknya turut dirasakan pemerintah daerah, karena transfer dari pemerintah pusat menjadi salah satu komponen penting dalam struktur pendapatan daerah,” ungkapnya.
Dalam situasi tersebut, Pemprov Kaltara memilih menerapkan kebijakan pengelolaan anggaran secara lebih hati-hati. Arus kas daerah yang belum sepenuhnya pulih, membuat pemerintah harus mengatur pengeluaran dengan mempertimbangkan kemampuan pendapatan yang tersedia.
Pemerintah saat ini tidak hanya berupaya menjaga keberlangsungan program. Tetapi juga memastikan kewajiban daerah dapat dipenuhi.
Pembayaran gaji, tunjangan pegawai, operasional pemerintahan, serta program yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat tetap menjadi prioritas.
“Disiplin dalam mengelola anggaran menjadi kunci, agar kondisi keuangan daerah tetap terjaga dan tidak menimbulkan persoalan baru pada tahun-tahun mendatang,” ujarnya.
Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta tidak memaksakan pelaksanaan program yang belum mendesak. Belanja harus disesuaikan dengan kemampuan fiscal, agar pemerintah tidak menambah kewajiban baru.
Kondisi tersebut menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk lebih realistis dalam menyusun program dan anggaran.
Stabilitas fiskal harus dijaga, agar tekanan ekonomi dari luar daerah tidak berkembang menjadi persoalan keuangan di tingkat daerah.
“Terpenting saat ini menjaga stabilitas fiskal sambil memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu,” tuturnya. (fai/uno)
Editor : Nurismi