HARIAN RAKYAT KALTARA — Tambahan anggaran lebih dari Rp 10 miliar masuk ke Kalimantan Utara (Kaltara) pada tahun ini.
Dana tersebut diberikan pemerintah pusat dan akan digunakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara untuk membiayai sejumlah pembangunan yang belum dikerjakan.
Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang menyebut tambahan anggaran tersebut merupakan dukungan Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto kepada pemerintah daerah.
Kepastian adanya tambahan dana itu disampaikan Zainal seusai menghadiri pelepasan kontingen Pramuka Kaltara di Tarakan, Selasa (11/8).
“Alhamdulillah kita tahun ini dapat bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak H Prabowo Subianto. Terima kasih Bapak Presiden sudah membantu provinsi dan kota untuk tambahan anggaran di akhir tahun ini,” kata Zainal.
Zainal menyebut nilai tambahan anggaran yang diterima Kaltara lebih kurang Rp 10 miliar. Dana tersebut akan dimasukkan dalam pembiayaan pembangunan yang belum terlaksana.
“Kalimantan Utara mendapat lebih kurang Rp 10 miliar. InsyaAllah ini sangat membantu untuk pelaksanaan pembangunan yang belum kita kerjakan,” ujarnya.
Meski tambahan anggaran telah diterima, Pemprov Kaltara belum menetapkan secara rinci program yang akan dibiayai. Pemerintah daerah masih akan menentukan kegiatan berdasarkan skala prioritas.
“Nanti kita lihat, ya. Dengan dana yang dikucurkan oleh Bapak Presiden ini sebanyak Rp 10 miliar lebih, kita akan melihat yang mana menjadi selektif prioritas untuk dikerjakan,” katanya.
Zainal memastikan anggaran tersebut akan dimanfaatkan pada tahun berjalan. Pemprov Kaltara tidak akan menunda pelaksanaan program yang nantinya ditetapkan menggunakan tambahan dana tersebut hingga tahun berikutnya.
“Enggak, insyaAllah tahun ini kita laksanakan,” tegasnya.
Saat ditanya apakah tambahan anggaran tersebut akan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur. Zainal belum merinci sektor maupun proyek yang akan menjadi tujuan penggunaan dana. “InsyaAllah,” jawabnya singkat.
Di sisi lain, Zainal memastikan tambahan anggaran dari pemerintah pusat tersebut bukan untuk menutup kebutuhan pembayaran gaji maupun Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) aparatur pemerintah daerah.
Menurutnya, kondisi pembayaran TPP tetap aman dan tidak terdampak oleh kebutuhan pembiayaan lainnya.
“Aman, aman saja ya. TPP aman,” imbuhnya.
Tambahan anggaran tersebut datang ketika pemerintah daerah masih menunggu kepastian dukungan Transfer ke Daerah (TKD) untuk tahun berikutnya.
Zainal berharap pemerintah pusat kembali memberikan dukungan pembiayaan kepada pemerintah daerah pada 2027.
Ia mengatakan keberlanjutan TKD diperlukan pemerintah daerah dalam menjaga pembiayaan berbagai program pembangunan.
“InsyaAllah tahun depan Bapak Mendagri membantu para Gubernur, Wali Kota, dan Bupati bisa mengupayakan TKD bisa cair lagi,” pungkasnya. (sas/uno)
Editor : Nurismi