HARIAN RAKYAT KALTARA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) menyiapkan program SINERGI Kaltara sebagai langkah strategis.
Untuk memastikan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat mengambil peran dalam geliat investasi yang terus berkembang di daerah.
Program tersebut dirancang untuk menghubungkan kebutuhan kawasan industri dengan kapasitas produksi UMKM lokal. Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara Denny Harianto, mengatakan Kaltara memiliki dua potensi besar yang selama ini belum saling terhubung.
Di satu sisi, terdapat kawasan industri strategis di Tanah Kuning dengan luas sekitar 10.100 hektare yang terus berkembang. Di sisi lain, terdapat sedikitnya 51.840 UMKM yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota.
Namun, besarnya jumlah pelaku usaha tersebut belum sepenuhnya menikmati dampak investasi. Kebutuhan barang maupun jasa di kawasan industri masih banyak dipenuhi dari luar daerah. Karena belum adanya sistem yang menghubungkan investor dengan UMKM lokal.
“Persoalan kita bukan karena tidak memiliki UMKM. Yang menjadi tantangan, bagaimana UMKM bisa terhubung dengan kebutuhan industri. Di sinilah pemerintah harus hadir sebagai penghubung,” ungkapnya, Jumat (7/8).
Untuk menjawab persoalan tersebut, Pemprov Kaltara tengah mengembangkan platform digital yang akan mempertemukan permintaan dari pelaku industri dengan produk dan jasa yang ditawarkan UMKM.
Melalui sistem itu, perusahaan dapat menyampaikan kebutuhan barang atau jasa lengkap dengan spesifikasi dan standar yang harus dipenuhi.
“Di sisi lain, UMKM yang telah memenuhi persyaratan dapat menawarkan produknya melalui platform tersebut. Sehingga proses bisnis berlangsung lebih mudah, terbuka, dan efisien,” jelasnya.
Sebagai contoh, ketika kawasan industri membutuhkan pasokan daging, produk pangan, jasa konveksi, atau kebutuhan operasional lainnya. Informasi tersebut akan tersedia di dalam sistem. Pelaku UMKM yang memiliki kapasitas dan memenuhi standar dapat langsung menjadi calon pemasok.
“Jadi, ketika perusahaan membutuhkan produk atau jasa tertentu, UMKM yang sudah memenuhi kriteria bisa langsung terkoneksi. Harapannya, kebutuhan industri tidak lagi selalu dipenuhi dari luar daerah,” ujarnya.
Denny menegaskan, pemerintah tidak hanya membangun sistem digital. Tetapi juga akan memperkuat kapasitas UMKM agar mampu bersaing.
Pendampingan akan diberikan mulai dari peningkatan kualitas produk, legalitas usaha, kapasitas produksi, hingga pemenuhan standar yang dipersyaratkan perusahaan.
Menurutnya, keterlibatan UMKM dalam rantai pasok industri akan memberikan efek berganda bagi perekonomian daerah.
“Selain meningkatkan omzet pelaku usaha lokal, investasi yang masuk juga akan menciptakan lapangan kerja, memperluas perputaran uang di daerah. Serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata,” terangnya.
Untuk mempercepat implementasinya, Pemprov Kaltara tengah menyiapkan regulasi melalui Peraturan Gubernur, membentuk forum kolaborasi. Termasuk memperkuat kerja sama dengan pengelola kawasan industri dan pelaku usaha.
“SINERGI Kaltara diharapkan menjadi jembatan antara investor dan UMKM lokal. Sehingga investasi yang terus tumbuh di Kalimantan Utara tidak hanya menghadirkan proyek-proyek besar. Tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat,” tutupnya. (fai/uno)
Editor : Nurismi