HARIAN RAKYAT KALTARA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) mempertegas komitmennya untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran daerah.
Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta lebih selektif dalam membelanjakan anggaran dan memastikan setiap program memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara Denny Harianto, mengatakan efisiensi belanja harus menjadi komitmen bersama seluruh perangkat daerah.
Pengeluaran yang tidak berkaitan langsung dengan pencapaian target pembangunan diminta dikurangi. Agar ruang fiskal dapat difokuskan pada kebutuhan yang lebih mendesak.
“Belanja operasional yang dinilai belum menjadi prioritas, seperti perjalanan dinas, kegiatan yang bersifat seremonial, hingga pengadaan barang dan jasa yang tidak mendukung indikator kinerja utama, diminta untuk ditekan,” terangnya, belum lama ini.
Menurutnya, arah kebijakan anggaran daerah harus berpihak pada penyelesaian persoalan yang dihadapi masyarakat. Karena itu, alokasi belanja perlu dipusatkan pada percepatan penanganan stunting.
Termasuk engurangan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas pendidikan, penguatan layanan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur dasar.
Ia juga mengingatkan bahwa setiap program yang dijalankan pemerintah harus memenuhi prinsip value for money.
Dengan kata lain, setiap dana yang dikeluarkan wajib menghasilkan kinerja yang terukur dan memberikan dampak yang jelas bagi masyarakat.
“Program yang hanya berjalan sebagai rutinitas tanpa menghasilkan nilai tambah sudah seharusnya dihentikan. Anggaran harus digunakan untuk kegiatan yang benar-benar memberi manfaat,” ujarnya.
Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan pembangunan, Denny meminta Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Inspektorat, serta Biro Administrasi Pembangunan memperkuat koordinasi dalam pengendalian dan pengawasan program.
Di saat yang sama, seluruh kepala OPD diminta lebih cepat menindaklanjuti hasil evaluasi serta mengidentifikasi potensi kendala sejak tahap perencanaan.
“Langkah antisipatif dinilai penting agar program tidak mengalami keterlambatan maupun hambatan dalam pelaksanaannya,” jelasnya.
Tidak hanya mengandalkan APBD, perangkat daerah juga didorong membuka peluang pendanaan alternatif untuk mendukung pembangunan.
Opsi yang dapat dimanfaatkan antara lain pendanaan berbasis iklim, program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta dukungan pembiayaan dari kementerian maupun lembaga pemerintah pusat.
Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi memperkuat kapasitas fiskal daerah. Sehingga pembangunan tetap dapat berjalan optimal meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran.
“Versi ini menggunakan pendekatan yang lebih khas berita media dengan lead lebih kuat, susunan paragraf diubah, pemilihan diksi berbeda dari naskah asli, dan alur informasi dibangun ulang sehingga lebih orisinal tanpa mengubah substansi,” pungkasnya. (fai/uno)
Editor : Nurismi