HARIAN RAKYAT KALTARA — Nilai investasi di Kalimantan Utara (Kaltara) mengalami lonjakan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
Namun, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara menilai peningkatan tersebut belum sepenuhnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat maupun penguatan ekonomi daerah.
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara Denny Harianto, mengungkapkan berdasarkan data pemerintah daerah, realisasi investasi di Kaltara meningkat sekitar 159 persen dalam kurun 2024 hingga 2025. Nilainya melonjak dari sekitar Rp 11 triliun menjadi Rp 30 triliun.
Meski mencatat pertumbuhan yang sangat tinggi, kenaikan investasi tersebut belum diikuti peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita yang sebanding. Dalam periode yang sama, PDB per kapita masyarakat hanya tumbuh sekitar 3,2 persen.
“Kalau melihat data, investasi kita naik sangat tinggi. Tetapi ketika dibandingkan dengan pertumbuhan PDB per kapita, angkanya tidak sebanding. Artinya ada sesuatu yang perlu kita evaluasi,” ujarnya, Selasa (4/8).
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi indikasi bahwa manfaat ekonomi dari masuknya investasi belum sepenuhnya dirasakan masyarakat Kalimantan Utara.
Salah satu penyebab yang diduga menjadi faktor utama, masih besarnya ketergantungan proyek investasi terhadap pasokan barang dan jasa dari luar daerah.
“Ada kemungkinan perputaran uangnya lebih banyak dinikmati daerah lain. Barang maupun jasa yang dibutuhkan masih banyak didatangkan dari luar Kalimantan Utara,” katanya.
Denny menilai, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Pembangunan kawasan industri dan masuknya investasi seharusnya tidak hanya meningkatkan nilai investasi secara statistik. Tetapi juga mampu menciptakan multiplier effect bagi perekonomian lokal.
Untuk itu, Pemprov Kaltara mulai menyiapkan berbagai kebijakan guna memperbesar keterlibatan pelaku usaha lokal dalam mendukung aktivitas investasi.
“Pemerintah mendorong agar kebutuhan perusahaan yang beroperasi di Kaltara dapat dipenuhi oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) maupun penyedia jasa asal daerah,” sarannya.
Ia meyakini, semakin besar keterlibatan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok industry. Maka semakin besar pula perputaran uang yang terjadi di dalam daerah.
Kondisi tersebut diyakini akan berdampak pada meningkatnya pendapatan masyarakat, terbukanya lapangan kerja baru, hingga tumbuhnya sektor-sektor usaha pendukung.
“Kalau uang hasil investasi itu berputar di Kalimantan Utara, saya yakin pertumbuhan ekonomi akan lebih kuat. Pengangguran bisa ditekan, angka kemiskinan berkurang, dan daya beli masyarakat ikut meningkat,” terangnya.
Selain memberikan dampak langsung terhadap masyarakat, meningkatnya aktivitas ekonomi lokal juga diyakini akan memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui kenaikan penerimaan pajak dan retribusi.
Dengan kemampuan fiskal yang lebih baik, pemerintah memiliki ruang yang lebih luas untuk membiayai pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Karena itu, ia menegaskan tantangan pemerintah saat ini bukan lagi sekadar mengejar besarnya nilai investasi yang masuk. Melainkan memastikan setiap investasi mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Utara.
Arah kebijakan pembangunan ke depan akan difokuskan pada penciptaan nilai tambah di daerah melalui penguatan pelaku usaha lokal.
Sehingga investasi tidak hanya menjadi angka pertumbuhan, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi yang berkelanjutan bagi Kalimantan Utara. (fai/uno)
Editor : Nurismi