HARIAN RAKYAT KALTARA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mengambil langkah hati-hati dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di tengah kondisi fiskal yang masih mengalami tekanan.
Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta menunda pelaksanaan kegiatan yang belum mendesak. Agar pemerintah tidak menambah beban utang baru.
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara Denny Harianto mengatakan, kondisi arus kas (cash flow) pemerintah daerah saat ini belum sepenuhnya pulih.
Oleh karena itu, pemerintah memilih memprioritaskan penyelesaian kewajiban yang telah menjadi tanggungan daerah. Sebelum menjalankan program-program baru.
“Kondisi cash flow kita saat ini memang belum baik. Yang menjadi prioritas menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang ada, termasuk utang tahun 2024 dan 2025. Selain itu, memastikan pembayaran gaji, tunjangan, serta operasional pemerintahan tetap berjalan,” ujarnya, Senin (3/8).
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk kehati-hatian dalam menjaga kesehatan keuangan daerah.
Pemerintah tidak ingin belanja daerah melampaui kemampuan fiskal yang tersedia. Sehingga berpotensi menimbulkan kewajiban baru pada tahun anggaran berikutnya.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi Kaltara telah beberapa kali menggelar rapat bersama seluruh perangkat daerah.
Selain itu, Sekretaris Provinsi juga telah menerbitkan surat edaran yang meminta OPD menunda pelaksanaan kegiatan yang belum menjadi prioritas.
“Jangan sampai kita menambah utang lagi. Kalau kita sudah mengetahui kemampuan keuangan hanya sebesar itu. Jangan sampai belanja justru melebihi pendapatan yang tersedia,” tegasnya.
Ia menjelaskan kondisi tersebut tidak hanya dialami Kalimantan Utara. Menurutnya, hampir seluruh pemerintah daerah menghadapi tantangan serupa akibat perlambatan ekonomi global, yang turut memengaruhi kondisi fiskal nasional. Dinamika geopolitik dan geoekonomi dunia memberikan dampak terhadap kemampuan keuangan negara.
Kenaikan nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah, turut memengaruhi APBN. Termasuk beban utang pemerintah pusat yang berimbas pada kemampuan transfer ke daerah.
“Ini bukan hanya persoalan Kaltara. Secara nasional kondisinya juga sama. APBN juga menghadapi tantangan karena situasi geopolitik dan geoekonomi global,” jelasnya.
Meski melakukan penyesuaian belanja, ia memastikan pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama. Pemerintah daerah tetap berkomitmen memenuhi hak pegawai, menjaga operasional layanan pemerintahan.
Serta memastikan program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat tetap berjalan. Seluruh perangkat daerah memahami kondisi fiskal yang sedang dihadapi dan menyusun prioritas kegiatan secara lebih selektif.
Disiplin dalam mengelola anggaran menjadi kunci, agar kondisi keuangan daerah tetap terjaga dan tidak menimbulkan persoalan baru pada tahun-tahun mendatang.
Pemerintah harus realistis melihat kemampuan keuangan yang ada. Terpenting saat ini menjaga stabilitas fiskal sambil memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. (fai/uno)
Editor : Nurismi