HARIAN RAKYAT KALTARA — Penurunan dana transfer dari pemerintah pusat menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan pembangunan.
Menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) berkomitmen memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa menambah beban masyarakat.
Kepala Bapenda Kaltara Datu Iqro Ramadhan mengatakan, upaya tersebut menjadi salah satu fokus dalam menjaga kemampuan keuangan daerah.
Agar tetap mampu mendukung pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik di tengah dinamika kebijakan fiskal nasional.
Berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat menjadi momentum bagi pemerintah daerah, untuk semakin serius menggali potensi pendapatan yang menjadi kewenangan daerah.
“Jadi daerah tidak dapat lagi bergantung sepenuhnya pada dana transfer sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan. Bagaimanapun sekarang ini dengan dana transfer yang turun, kewajiban kita semua daerah meningkatkan pendapatan asli daerah," ujarnya, Minggu (12/7).
Langkah pertama yang dilakukan setelah menjabat sebagai Kepala Bapenda dengan mempelajari seluruh kewenangan Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan pajak daerah.
“Kajian tersebut diperlukan untuk mengetahui potensi penerimaan yang masih dapat dioptimalkan. Sekaligus menyusun strategi yang tepat dalam meningkatkan PAD,” kata dia.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa upaya peningkatan PAD tidak akan ditempuh melalui kebijakan yang membebani masyarakat.
Sebaliknya, pemerintah akan mengedepankan optimalisasi terhadap potensi pajak yang sudah menjadi kewenangan provinsi melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak, pembenahan administrasi, serta penguatan pengawasan terhadap objek pajak.
“Intinya kita meningkatkan pendapatan asli daerah, tetapi tidak membebani masyarakat,” tegasnya.
Menurutnya, peningkatan PAD bukan hanya bertujuan menambah penerimaan daerah. Tetapi juga memperkuat kemampuan fiskal pemerintah dalam membiayai pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung berbagai program prioritas daerah.
“Dengan strategi yang terukur dan didukung pengelolaan pendapatan yang lebih efektif. Penerimaan daerah dapat terus meningkat tanpa menghambat aktivitas ekonomi masyarakat maupun iklim investasi di Kaltara,” jelasnya.
Karena itu, Bapenda akan terus melakukan evaluasi terhadap seluruh potensi pendapatan daerah. Agar setiap sumber penerimaan yang menjadi kewenangan provinsi dapat dimanfaatkan secara optimal demi memperkuat kemandirian fiskal daerah. (fai/uno)
Editor : Nurismi