HARIAN RAKYAT KALTARA — Laju inflasi di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) pada Juni 2026 tetap berada dalam kondisi yang terkendali meski mengalami kenaikan secara bulanan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Kaltara tercatat sebesar 0,45 persen secara month to month (mtm).
Meningkat dibandingkan inflasi Mei 2026 yang sebesar 0,27 persen (mtm). Kenaikan inflasi tersebut terutama dipengaruhi oleh meningkatnya harga sejumlah komoditas pangan dan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi.
Meski demikian, Bank Indonesia (BI) menilai perkembangan inflasi di Kaltara masih berada dalam level yang sehat. Serta sejalan dengan upaya menjaga stabilitas harga di daerah.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Kaltara Reza Hidayat, mengatakan tekanan inflasi pada Juni terutama berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau, khususnya komoditas cabai rawit dan bawang merah.
Selain itu, kelompok transportasi juga memberikan andil terhadap kenaikan inflasi akibat penyesuaian harga BBM nonsubsidi.
“Kenaikan harga cabai rawit dan bawang merah dipengaruhi oleh terbatasnya pasokan dari sentra produksi serta berkurangnya pasokan lokal. Di sisi lain, penyesuaian harga BBM nonsubsidi, terutama Pertamax dan Pertamax Green pada pertengahan Juni, turut memberikan tekanan pada kelompok transportasi,” ujar Reza, Kamis (9/7).
Secara spasial, seluruh daerah Indeks Harga Konsumen (IHK) di Kalimantan Utara mengalami inflasi. Kabupaten Nunukan mencatat inflasi sebesar 0,37 persen (mtm), Kota Tarakan 0,45 persen (mtm). Sedangkan Tanjung Selor menjadi daerah dengan inflasi tertinggi sebesar 0,67 persen (mtm).
Meski seluruh wilayah mengalami kenaikan harga, secara tahunan inflasi gabungan tiga kota IHK di Kalimantan Utara tercatat sebesar 3,30 persen year on year (yoy). Angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 3,34 persen (yoy).
“Terdapat sejumlah komoditas yang mampu menahan laju inflasi selama Juni. Penurunan tarif angkutan laut menjadi salah satu faktor utama setelah diberlakukannya program diskon tiket kapal laut penumpang kelas ekonomi sebesar 30 persen untuk periode 20 Juni hingga 15 Agustus 2026,” sebut Reza.
Selain itu, harga telur ayam ras juga mengalami penurunan karena pasokan yang memadai dan berlanjutnya upaya stabilisasi biaya produksi peternak.
Sementara itu, harga emas perhiasan ikut terkoreksi mengikuti pelemahan harga emas global yang dipengaruhi penguatan dolar Amerika Serikat. Serta perubahan preferensi investor terhadap aset berimbal hasil.
Menurut Reza, sinergi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia bersama pemerintah daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) akan terus diperkuat.
Terutama dalam menjaga kelancaran distribusi barang, memastikan ketersediaan pasokan pangan. Serta mengantisipasi potensi gejolak harga menjelang periode dengan permintaan yang tinggi.
“Kami akan terus memperkuat koordinasi bersama pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan. Agar inflasi tetap berada pada level yang terkendali. Stabilitas harga merupakan faktor penting dalam menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” harapnya.
Di sisi lain, optimisme masyarakat Kaltara terhadap kondisi ekonomi juga masih terjaga. Hal itu tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang berada pada level 117,74 pada Juni 2026.
Nilai tersebut menunjukkan masyarakat masih berada pada kategori optimistis, didukung meningkatnya aktivitas konsumsi selama periode libur panjang sekolah.
Bank Indonesia menilai terjaganya optimisme konsumen menjadi modal penting bagi perekonomian Kaltara. Dengan inflasi yang tetap terkendali dan tingkat kepercayaan masyarakat yang masih tinggi. Aktivitas ekonomi diharapkan terus tumbuh secara sehat sepanjang semester kedua tahun 2026.
Sementara itu, kelompok kesehatan menjadi salah satu penyumbang inflasi di Provinsi Kaltara pada Juni 2026. Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltara mencatat inflasi tahunan (year-on-year/y-on-y) kelompok ini mencapai 8,26 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Kepala BPS Kaltara Mustaqim, menjelaskan inflasi tersebut tercermin dari kenaikan indeks harga kelompok kesehatan dari 103,60 pada Juni 2025 menjadi 112,16 pada Juni 2026.
Meski demikian, kontribusi kelompok kesehatan terhadap inflasi secara keseluruhan masih relatif terbatas dibandingkan kelompok pengeluaran lainnya.
“Pada Juni 2026, kelompok kesehatan mengalami inflasi year-on-year sebesar 8,26 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 103,60 pada Juni 2025 menjadi 112,16 pada Juni 2026,” ujarnya, Rabu (8/7) lalu.
Ia mengungkapkan, kenaikan harga pada kelompok kesehatan didorong oleh sejumlah subkelompok pengeluaran. Inflasi tertinggi terjadi pada subkelompok jasa rawat inap yang mencapai 28,04 persen secara tahunan.
“Sebaliknya, subkelompok jasa rawat jalan mencatat inflasi paling rendah, yakni hanya 0,90 persen,” ungkapnya.
Menurutnya, tingginya inflasi pada jasa rawat inap menunjukkan adanya peningkatan biaya layanan kesehatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut turut memengaruhi pergerakan indeks harga pada kelompok kesehatan secara keseluruhan.
Meski mencatat inflasi yang cukup tinggi, sumbangan kelompok kesehatan terhadap inflasi tahunan Provinsi Kalimantan Utara hanya sebesar 0,20 persen.
Hal itu menunjukkan bahwa tekanan inflasi di sektor kesehatan masih berada di bawah sejumlah kelompok pengeluaran lain yang memiliki bobot lebih besar dalam perhitungan Indeks Harga Konsumen (IHK).
Lebih lanjut, Mustaqim Mengatakan komoditas yang memberikan andil terbesar terhadap inflasi kelompok kesehatan adalah tarif rumah sakit dengan kontribusi sebesar 0,16 persen.
Sementara itu, obat dengan resep dokter dan vitamin masing-masing memberikan andil sebesar 0,01 persen terhadap inflasi tahunan.
“Tarif rumah sakit menjadi komoditas yang paling dominan memberikan andil terhadap inflasi year-on-year. Sementara obat dengan resep dan vitamin juga turut memberikan kontribusi meskipun relatif kecil,” ungkapnya.
Di sisi lain, BPS mencatat kelompok kesehatan tidak memberikan sumbangan yang signifikan terhadap inflasi bulanan (month-to-month/m-to-m) pada Juni 2026.
Artinya, kenaikan harga yang terjadi di sektor kesehatan lebih dipengaruhi oleh perkembangan harga dalam jangka panjang dibandingkan perubahan harga dari bulan sebelumnya. (sas/fai/uno)
Editor : Nurismi