HARIAN RAKYAT KALTARA — Meski kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) tetap menindaklanjuti sejumlah rekomendasi yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi perhatian adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKAD Kaltara Nurdin, mengatakan opini WTP bukan berarti seluruh pengelolaan keuangan telah bebas dari catatan.
Menurutnya, BPK masih memberikan sejumlah rekomendasi yang harus segera diselesaikan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah.
“Setiap perangkat daerah memiliki temuan dan rekomendasi masing-masing. Di BKAD sendiri ada dua hal utama yang menjadi perhatian, yakni terkait manajemen kas dan pengelolaan barang milik daerah,” ujarnya, Minggu (5/7).
Ia menjelaskan, rekomendasi mengenai manajemen kas menjadi prioritas karena berkaitan dengan penguatan sistem pengendalian internal.
Temuan tersebut bahkan telah beberapa kali muncul dalam pemeriksaan sebelumnya. Sehingga BPK kembali menekankan pentingnya penyelesaian secara menyeluruh.
Menurutnya, BKAD telah menyusun rencana aksi sebagai tindak lanjut atas rekomendasi tersebut. Saat ini proses pemenuhan berbagai dokumen pendukung terus dilakukan sesuai arahan Inspektorat Provinsi Kaltara selaku koordinator tindak lanjut hasil pemeriksaan.
“Rencana aksi sudah ada. Saat ini kami sedang melengkapi seluruh dokumen yang diminta sebagai bukti tindak lanjut. Nantinya BPK yang akan menilai apakah bukti tersebut sudah memenuhi syarat sehingga rekomendasi dapat dinyatakan selesai,” jelasnya.
Selain manajemen kas, BKAD juga melakukan pembenahan dalam pengelolaan barang milik daerah, termasuk penyempurnaan sistem dan aplikasi pendukung.
Agar administrasi aset menjadi lebih tertib dan akuntabel. Proses penyelesaian rekomendasi BPK masih berlangsung.
“Seluruh yang diminta telah disiapkan dan disampaikan melalui mekanisme yang dikoordinasikan Inspektorat. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan BPK berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen yang diajukan,” terangnya.
Ia berharap seluruh rekomendasi dapat segera dituntaskan. Sehingga kualitas pengelolaan keuangan daerah terus meningkat pada tahun-tahun mendatang.
Menurutnya, tindak lanjut hasil pemeriksaan bukan sekadar memenuhi kewajiban administrative. Tetapi menjadi bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
“Opini WTP harus menjadi motivasi untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan. Yang terpenting adalah bagaimana setiap rekomendasi dapat segera ditindaklanjuti. Agar sistem pengelolaan keuangan daerah semakin baik,” pungkasnya. (fai/uno)
Editor : Nurismi