HARIAN RAKYAT KALTARA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) memperkuat komitmen dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove melalui Kick Off Meeting dan Sosialisasi Pelaksanaan Forest Programme (FP) VI, Selasa (30/6).
Provinsi Kaltara menjadi yang pertama dari empat provinsi yang akan melakukan kick off meeting FP VI. Tiga provinsi lainnya, yakni Kalimantan Timur, Papua Barat Daya dan Sumatera Utara.
Untuk Kaltara, terdapat dua kabupaten yang akan menjalankan FP VI tersebut, yakni Kabupaten Bulungan dan Tana Tidung.
Program ini difokuskan pada perlindungan, konservasi, serta pemulihan ekosistem hutan mangrove secara berkelanjutan.
Dikatakan Direktur Rehabilitasi Hutan Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kementerian Kehutanan RI Nikolas Nugroho Surjobasuindro, memilih dua kabupaten itu berdasarkan hasil rehabilitasi.
Di Kementerian Kehutanan sudah memetakan, tidak hanya mangrove. Dengan melihat kondisi saat ini yang secara teknis perlu dipulihkan.
“Untuk di Kaltara, kita sudah bekerjasama dengan Dinas Kehutanan dan KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) yang diusulkan Kabupaten Bulungan dan Tana Tidung,” tuturnya.
Menurut Nikolas, dasar utamanya Rencana Umum Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RURHL). Dikarenakan RURHL menjadi referensi Kementerian Kehutanan yang nantinya bisa dipertanggungjawabkan.
“Project ini dilaksanakan pada lahan-lahan yang memerlukan pemulihan. Ke depan bisa melalui project untuk melaksanakan di kabupaten lainnya,” ujarnya.
Untuk pendanaan terlaksananya FP VI berasal dari bank dunia yang bekerjasama dengan pemerintah Indonesia. Di tempat yang sama, Asisten Bidang Administrasi Umum Taufik Hidayat menegaskan keberhasilan program tersebut membutuhkan sinergi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan.
“Sinergi dan komitmen kuat dari seluruh pihak menjadi landasan penting dalam menjaga kelestarian kawasan hutan mangrove. Sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di Kalimantan Utara,” ujar Taufik.
Ia menjelaskan Kaltara memiliki posisi strategis dalam pembangunan berkelanjutan karena sebagian besar wilayahnya masih didominasi kawasan hutan.
Kondisi tersebut menjadi tanggung jawab bersama. Untuk menjaga kelestarian sumber daya alam sebagai penyangga kehidupan saat ini maupun bagi generasi mendatang.
Menurutnya, hutan di Kaltara bukan hanya menjadi aset daerah. Tetapi juga aset nasional dan global karena berfungsi sebagai penyerap karbon, menjaga keanekaragaman hayati, mengatur tata air. Serta menjadi sumber penghidupan masyarakat di sekitar kawasan hutan.
Taufik mengakui, masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi. Mulai dari degradasi lahan, perubahan iklim, tekanan terhadap sumber daya alam, hingga kebutuhan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, diperlukan pendekatan pembangunan yang mampu menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara harmonis.
Ia menegaskan Pemprov Kaltara akan terus memberikan dukungan melalui penguatan kebijakan, koordinasi lintas sektor. Serta sinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar pelaksanaan FP VI berjalan optimal.
“Dengan semangat kolaborasi, inovasi, dan keberlanjutan, saya optimistis kita dapat mewujudkan hutan yang lestari, masyarakat yang mandiri, dan pembangunan yang berkeadilan,” tutupnya. (uno2)
Editor : Nurismi