HARIAN RAKYAT KALTARA — Dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mengemuka di Tarakan.
Ribuan warga yang mengatasnamakan Aliansi Peduli Masyarakat Tarakan mendatangi gedung DPRD Tarakan, Kamis (25/6), untuk menyampaikan aspirasi agar program nasional tersebut tetap dilanjutkan.
Massa menilai MBG tidak hanya memberikan manfaat bagi penerima program, tetapi juga mulai menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat melalui keterlibatan petani, nelayan, pedagang, dan pelaku usaha lokal.
Aksi yang berlangsung di halaman DPRD Tarakan itu diikuti berbagai elemen masyarakat yang selama ini terlibat dalam pelaksanaan program.
Mulai dari pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), relawan, petani, nelayan, pedagang hingga pelaku UMKM.
Ketua Aliansi Peduli Masyarakat Tarakan, Setiawan mengatakan, kehadiran mereka merupakan bentuk dukungan terhadap keberlanjutan program yang dinilai telah memberikan dampak luas bagi masyarakat.
“Kita dari aliansi masyarakat peduli Kota Tarakan. Itu terdiri dari mitra, BGN, relawan, ada petani, nelayan, pedagang, UMKM dan elemen masyarakat yang ada di Kota Tarakan yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dengan program makan bergizi gratis,” ujarnya.
Dalam penyampaian aspirasi, aliansi menyerahkan delapan poin pernyataan sikap kepada DPRD Tarakan. Salah satu poin utama yang disampaikan adalah dukungan terhadap keberlanjutan dan penguatan Program MBG sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat.
Selain meminta program tetap berjalan, massa juga mendorong pemerintah memperluas cakupan penerima manfaat, memperkuat penggunaan bahan pangan lokal, meningkatkan penyerapan tenaga kerja daerah.
Serta memberikan perlindungan bagi para pelaku usaha dan kelompok masyarakat yang terlibat dalam rantai pasok program.
Menurut Setiawan, pelaksanaan MBG di Tarakan saat ini telah melibatkan sekitar 22 dapur SPPG dari total 34 dapur yang direncanakan beroperasi.
Setiap dapur melayani ribuan penerima manfaat. Sehingga kebutuhan bahan pangan yang muncul turut menciptakan aktivitas ekonomi baru di berbagai sektor.
“Yang sudah berjalan kurang lebih 22 SPPG. Kalau satu dapur rata-rata melayani sekitar 3.000 penerima manfaat, tinggal dikalikan saja. Jadi bukan hanya penerima manfaat yang bergerak, tetapi aktivitas ekonominya juga ikut berjalan,” katanya.
Ia menjelaskan kebutuhan bahan pangan untuk dapur MBG dipenuhi melalui dua pola distribusi. Yakni pasokan langsung dari petani ke dapur dan pasokan melalui pedagang pasar sebelum disalurkan ke dapur SPPG.
Sejumlah komoditas lokal yang disebut terserap dalam program tersebut antara lain kacang panjang, buncis, pakcoy, selada, jagung, tomat, semangka, melon, dan pepaya.
Menurutnya, kebutuhan bahan pangan yang cukup besar membuka peluang bagi peningkatan produksi pertanian lokal. Sebagai contoh, satu dapur disebut dapat membutuhkan sekitar 300 kilogram semangka dalam satu pekan.
“Kalau semangka saja kurang lebih 300 kilogram setiap dapur. Jadi kebutuhan ke depan masih besar dan peluang untuk petani lokal juga masih terbuka,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengakui sebagian kebutuhan bahan pangan masih harus dipasok dari luar daerah. Karena produksi lokal belum mampu memenuhi seluruh permintaan. Beberapa daerah pemasok antara lain Berau, Tanjung Selor, Malinau, dan sejumlah wilayah di Sulawesi.
“Hampir 100 persen terserap di dapur. Tapi karena kebutuhan besar, ketika Tarakan tidak ada kita mengambil dari Berau, dari Sulawesi, dari Tanjung Selor, dari Malinau,” katanya.
Setiawan menegaskan, aksi yang dilakukan bukan untuk memperdebatkan pandangan yang berkembang terkait program tersebut.
Melainkan untuk menunjukkan adanya kelompok masyarakat yang merasakan manfaat langsung maupun tidak langsung dari pelaksanaan MBG.
“Aksi ini menunjukkan ada masyarakat yang menerima manfaat dan berharap program ini tetap berjalan. Karena yang merasakan bukan hanya penerima, tapi juga sektor-sektor pendukung di daerah,” ujarnya.
Usai menyampaikan aspirasi, perwakilan massa menyerahkan dokumen tuntutan kepada DPRD Tarakan untuk diteruskan kepada pemerintah pusat sesuai mekanisme yang berlaku.
Ketua Komisi II DPRD Tarakan Simon Patino, mengatakan DPRD menerima aspirasi tersebut sebagai bagian dari fungsi lembaga legislatif dalam menampung pandangan masyarakat.
Menurutnya, DPRD membuka ruang yang sama bagi seluruh kelompok masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Termasuk kelompok yang sebelumnya menyampaikan pandangan berbeda terkait pelaksanaan Program MBG.
“Alhamdulillah, hari ini kita menerima teman-teman aksi dari aspirasi masyarakat peduli Kota Tarakan. Jadi kondisinya kondusif dan ini kita apresiasi buat teman-teman yang melaksanakan aksi,” katanya.
Simon mengingatkan agar dinamika perbedaan pendapat yang muncul di tengah masyarakat tidak berkembang menjadi gesekan sosial. Ia berharap seluruh pihak tetap menjaga situasi Kota Tarakan tetap aman dan kondusif.
“Tadi saya sampaikan bahwa kita sudah menerima adik-adik mahasiswa kemarin dan kita menerima juga saudara-saudara kita yang memperjuangkan MBG. Jadi walaupun berbeda pendapat, saya berharap saudara-saudara kita di Kota Tarakan tetap menjaga kondusivitas,” ujarnya.
Ia menambahkan, seluruh aspirasi yang diterima DPRD akan diteruskan kepada pemerintah pusat sebagai bentuk tindak lanjut.
Menurutnya, aspirasi yang sebelumnya disampaikan mahasiswa juga telah dikirimkan melalui mekanisme resmi dan akan dilakukan hal serupa terhadap aspirasi Aliansi Peduli Masyarakat Tarakan.
Simon menilai substansi utama aspirasi yang disampaikan massa kali ini adalah dukungan agar Program MBG tetap dilanjutkan sehingga manfaatnya dapat terus dirasakan masyarakat.
“Sebenarnya intinya bukan masalah teknis. Intinya mereka secara nasional minta MBG ini tetap dilanjutkan,” katanya.
Aksi yang berlangsung di gedung DPRD Tarakan tersebut berakhir dalam kondisi tertib dan mendapat pengawalan aparat keamanan.
Tidak ada gangguan selama kegiatan berlangsung hingga massa membubarkan diri setelah menyerahkan dokumen aspirasi kepada DPRD Tarakan. (sas/uno)
Editor : Nurismi