BERAU POST — Persoalan akses transportasi udara di wilayah perbatasan kembali mencuat. Puluhan mahasiswa dari berbagai organisasi kemahasiswaan di Kalimantan Utara (Kaltara) turun ke jalan dan menggelar aksi unjuk rasa di depan gerbang Bandara Juwata Tarakan, Rabu (24/6), menuntut perbaikan tata kelola layanan penerbangan perintis yang selama ini menjadi andalan masyarakat perbatasan.
Aksi yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Perbatasan Melawan itu diikuti sekitar 35 peserta dari GMKI Tarakan, PMDLKT, PGMDL, BELPAB, dan PMKT-KT.
Massa membawa spanduk, poster, satu unit mobil pikap, serta perangkat pengeras suara sebagai sarana menyampaikan tuntutan.
Sejumlah poster berisi kritik terhadap layanan transportasi udara turut dibentangkan. Di antaranya bertuliskan “Awas Mata Rakyat Mengintai Praktek Kotor”, “Solidaritas for Perbatasan”, hingga “Kami Bukan Anak Tiri”.
Melalui aksi tersebut, mahasiswa menyoroti berbagai persoalan yang dinilai masih menjadi hambatan bagi masyarakat di kawasan perbatasan. Dalam memperoleh layanan transportasi udara yang terjangkau dan mudah diakses.
Koordinator aksi, Michael Jama mengatakan, penerbangan perintis memiliki peran penting dalam menghubungkan wilayah-wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat maupun laut.
Karena itu, menurutnya, sistem pelayanan yang diterapkan harus memberikan kepastian bagi masyarakat yang membutuhkan akses transportasi.
“Wilayah perbatasan membutuhkan akses transportasi yang terbuka dan terjangkau. Kami meminta pemerintah memastikan layanan penerbangan perintis benar-benar bisa diakses masyarakat tanpa hambatan yang menimbulkan keresahan,” ujarnya.
Salah satu tuntutan yang disampaikan adalah penambahan rute penerbangan perintis untuk menjangkau lebih banyak wilayah perbatasan di Kalimantan Utara.
Mahasiswa juga meminta evaluasi terhadap mekanisme pembelian tiket yang saat ini menggunakan sistem undian pada sejumlah rute penerbangan subsidi.
Menurut mereka, sistem tersebut menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat yang harus melakukan perjalanan untuk keperluan pendidikan, kesehatan, pekerjaan maupun urusan keluarga.
“Kami meminta mekanisme pembelian tiket ditinjau kembali agar masyarakat memiliki kepastian saat akan bepergian dan tidak bergantung pada sistem yang menimbulkan pertanyaan di lapangan,” kata Michael.
Selain persoalan distribusi tiket, mahasiswa juga menuntut adanya keterbukaan informasi mengenai tarif penerbangan subsidi yang telah ditetapkan pemerintah.
Mereka menilai masyarakat perlu mengetahui secara jelas komponen dan dasar penetapan harga tiket. Agar tidak menimbulkan kebingungan maupun persepsi yang berbeda-beda di lapangan.
Aliansi mahasiswa juga meminta pemerintah menyediakan kanal pengaduan resmi yang mudah diakses masyarakat pengguna jasa penerbangan.
Keberadaan saluran pengaduan dinilai penting untuk menampung keluhan dan masukan terkait pelayanan transportasi udara di wilayah perbatasan.
“Informasi mengenai tarif subsidi harus disampaikan secara terbuka. Sehingga masyarakat memahami dasar penetapan harga dan memiliki ruang untuk menyampaikan keluhan apabila menemukan persoalan layanan,” lanjutnya.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa turut mendesak Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara melakukan penyesuaian tarif tiket penerbangan perintis sesuai ketentuan awal yang telah ditetapkan.
Mereka juga meminta operator penerbangan PT Asi Pudjiastuti Aviation (Susi Air) mengevaluasi kebijakan pemotongan dana tiket bagi penumpang yang membatalkan perjalanan karena alasan tertentu, termasuk kondisi kesehatan.
Menurut Michael, kebijakan pelayanan publik perlu mempertimbangkan kondisi yang dialami calon penumpang, terutama pada situasi yang tidak dapat dihindari.
“Kami berharap ada evaluasi terhadap kebijakan yang berdampak langsung kepada Masyarakat. Termasuk pada kondisi pembatalan perjalanan karena alasan kesehatan atau keadaan yang tidak dapat dihindari,” tegasnya.
Aspirasi mahasiswa tersebut diterima langsung oleh Kepala UPBU Kelas I Utama Juwata Tarakan beserta jajaran manajemen, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara, Kepala Dinas Perhubungan Kota Tarakan, serta Base Koordinator operator penerbangan PT Asi Pudjiastuti Aviation.
Kepala Bandara Juwata Tarakan, Bambang Hartato menegaskan seluruh masukan yang diterima akan diteruskan kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.
“Bandara Juwata Tarakan menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi. Seluruh masukan yang disampaikan pada hari ini telah kami terima untuk ditindaklanjut kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan sesuai mekanisme yang berlaku,” ujarnya.
Pihaknya berkomitmen memberikan pelayanan kebandarudaraan yang aman, selamat, tertib, dan nyaman bagi seluruh pengguna jasa transportasi udara.
Selain itu, pihaknya juga mendukung keterbukaan informasi. Serta penguatan komunikasi antara masyarakat, operator penerbangan, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan di sektor transportasi udara.
“Ini akan menjadi bahan koordinasi dengan instansi terkait sebagai bagian dari proses evaluasi dan perbaikan layanan sesuai kewenangan masing-masing,” tuturnya.
Bandara Juwata Tarakan sendiri memiliki peran strategis sebagai pintu gerbang transportasi udara di Kaltara. Selain mendukung mobilitas masyarakat, bandara ini menjadi salah satu simpul penting konektivitas wilayah perbatasan yang menghubungkan sejumlah daerah terpencil dengan pusat layanan pemerintahan, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. (sas/uno)
Editor : Nurismi