HARIAN RAKYAT KALTARA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) memastikan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) lokal dapat terlibat secara langsung dalam ekosistem industri di Kawasan Industri Tanah Kuning-Mangkupadi, Kabupaten Bulungan.
Langkah ini dilakukan agar manfaat investasi yang masuk melalui proyek strategis nasional (PSN) tersebut dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat daerah.
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara Denny Harianto menegaskan, keberadaan kawasan industri tidak boleh hanya menjadi pusat pertumbuhan investasi semata. Tetapi juga harus mampu membuka peluang usaha bagi pelaku ekonomi lokal.
Menurutnya, investasi dalam skala besar memiliki potensi besar mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, tanpa kebijakan dan intervensi yang tepat, kondisi tersebut juga berisiko menciptakan kesenjangan ekonomi antara pelaku usaha besar dan masyarakat lokal.
“Jangan sampai investasi besar berkembang pesat, tetapi UMKM lokal hanya menjadi penonton. Karena itu, pemerintah harus hadir untuk memastikan pelaku usaha daerah mendapat kesempatan mengambil bagian dalam pertumbuhan ekonomi yang terjadi,” ujarnya, Rabu (24/6).
Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemprov Kaltara tengah membangun sistem yang menghubungkan kebutuhan industri dengan kapasitas UMKM lokal secara terstruktur dan berkelanjutan.
Melalui skema tersebut, berbagai kebutuhan barang dan jasa di kawasan industri diharapkan dapat dipenuhi oleh pelaku usaha yang berasal dari Kalimantan Utara.
Pemerintah tidak hanya mendorong keterlibatan UMKM. Tetapi juga melakukan penguatan kapasitas, agar produk yang dihasilkan mampu memenuhi standar kualitas yang dibutuhkan industri.
“Kami ingin UMKM lokal naik kelas dan mampu menjadi bagian dari ekosistem industri. Karena itu, yang dibangun bukan hanya akses pasar, tetapi juga peningkatan kualitas dan daya saing produk,” bebernya.
Upaya tersebut juga diperkuat dengan adanya Peraturan Gubernur tentang Produk Lokal yang menjadi landasan bagi pengelola kawasan industri untuk memberikan ruang kepada produk-produk daerah yang telah memenuhi standar yang ditetapkan.
“Melalui regulasi tersebut, Pemprov Kaltara berharap tercipta sinergi antara investor dan pelaku usaha lokal. Sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata,” jelasnya.
Ia menambahkan, keberhasilan hilirisasi industri di Kaltara tidak hanya diukur dari besarnya nilai investasi yang masuk, tetapi juga dari sejauh mana investasi tersebut mampu menciptakan lapangan kerja, memperkuat UMKM, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kami berharap hilirisasi industri yang berkembang di Kaltara mampu menjadi penggerak ekonomi daerah secara menyeluruh. Investasi harus menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” harapnya. (fai/uno)
Editor : Nurismi