BERAU POST — Ketua DPRD Kaltara Achmad Djufrie meminta Pemerintah Provinsi Kaltara melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Evaluasi tersebut dinilai penting untuk memastikan program dan kegiatan pemerintah daerah dapat berjalan optimal. Serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ungkapnya, Jumat (19/6).
Menurutnya, evaluasi tidak hanya dilakukan terhadap program kerja OPD. Tetapi juga terhadap para kepala OPD yang baru saja dilantik maupun yang mengalami rotasi jabatan dalam beberapa waktu terakhir.
Ia menilai, setiap pejabat yang diberikan amanah memimpin perangkat daerah perlu mendapatkan penilaian secara berkala. Agar dapat diketahui sejauh mana capaian kinerja yang telah dilakukan sejak menduduki jabatan tersebut.
“Kita berharap Pak Gubernur selain memberikan jabatan juga memberikan evaluasi. Kalau bisa dalam 100 hari pertama mereka dilihat kinerjanya,” ujarnya.
Evaluasi dalam kurun waktu tertentu dapat menjadi tolok ukur bagi pemerintah daerah untuk menilai efektivitas kepemimpinan setiap kepala OPD.
Dengan demikian, apabila ditemukan kendala atau target yang tidak tercapai. Pemerintah dapat segera mengambil langkah perbaikan.
Ia menegaskan, hasil evaluasi tersebut juga perlu menjadi bahan pertimbangan bagi gubernur. Untuk melakukan peninjauan kembali terhadap posisi pejabat yang dinilai belum mampu memenuhi ekspektasi dan tuntutan jabatan yang diemban.
“Kalau memang tidak bisa mengikuti kondisi dan tuntutan yang ada. Tentu bisa ditinjau kembali,” katanya.
Selama ini masih terdapat sejumlah OPD yang dinilai belum menunjukkan kinerja maksimal. Salah satu penyebabnya proses pengisian jabatan definitif yang terkadang membutuhkan waktu cukup lama. Sehingga berdampak pada efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan.
Menurutnya, ketika suatu OPD terlalu lama dipimpin oleh pejabat pelaksana tugas atau menunggu proses mutasi dan rotasi.
Maka banyak program yang berjalan kurang optimal, karena adanya keterbatasan dalam pengambilan keputusan strategis.
“Kita lihat selama ini memang ada beberapa OPD yang belum maksimal. Menunggu mutasi atau pengisian jabatan itu kadang terlalu lama. Sehingga berdampak pada pelaksanaan kegiatan,” bebernya.
Kondisi tersebut, lanjut Achmad, berpotensi menghambat realisasi program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah daerah.
Bahkan, keterlambatan pelaksanaan kegiatan dapat berdampak pada penyerapan anggaran dan pencapaian target pembangunan.
Karena itu, DPRD Kaltara berharap Pemerintah Provinsi Kaltara dapat terus meningkatkan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja OPD. Agar roda pemerintahan berjalan lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Harapan kami sebagai legislatif, Pemprov Kaltara bisa memaksimalkan kinerjanya. Sehingga program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih baik,” jelasnya. (fai/uno)
Editor : Nurismi