HARIAN RAKYAT KALTARA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) berupaya menjaga stabilitas keuangan daerah, di tengah sejumlah tantangan fiskal yang dihadapi pada tahun ini.
Penyesuaian dana transfer dari Pemerintah Pusat serta meningkatnya kebutuhan belanja pegawai menjadi perhatian serius, yang harus diantisipasi melalui pengelolaan anggaran secara lebih efektif dan efisien.
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara Denny Harianto mengatakan, kondisi fiskal daerah saat ini menuntut seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk lebih cermat dalam menggunakan anggaran.
Menurutnya, perubahan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat berdampak pada kemampuan fiskal daerah.
Sementara kebutuhan belanja pegawai terus meningkat. Salah satu beban anggaran yang menjadi perhatian, lanjut Denny, adalah pembiayaan terhadap lebih dari 2.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang telah menjadi bagian dari aparatur pemerintah daerah.
“Kondisi ini harus disikapi bersama dengan pengelolaan anggaran yang lebih bijak dan efisien. Seluruh perangkat daerah perlu menyesuaikan program dan kegiatan, agar tetap berjalan optimal tanpa mengabaikan kemampuan keuangan daerah,” ujarnya, Kamis (18/6).
Sebagai langkah efisiensi, Pemprov Kaltara meminta seluruh OPD memaksimalkan penggunaan teknologi dalam pelaksanaan kegiatan, termasuk memperbanyak rapat secara daring.
Langkah tersebut dinilai mampu menekan berbagai biaya operasional tanpa mengurangi efektivitas koordinasi antarperangkat daerah.
Di tengah tantangan fiskal yang dihadapi, Denny memastikan Pemprov Kaltara tetap mempertahankan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi aparatur sipil negara (ASN) tanpa adanya pengurangan.
“Kebijakan tersebut diambil sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan pegawai. Sekaligus menjaga semangat dan produktivitas kerja,” jelasnya.
Meski demikian, sistem pemberian TPP akan terus dievaluasi dan disempurnakan. Agar lebih tepat sasaran serta berorientasi pada pencapaian kinerja masing-masing pegawai.
“TPP tetap dipertahankan, namun mekanismenya akan terus diperbaiki, agar benar-benar berbasis kinerja dan memberikan manfaat yang optimal,” kata dia.
Sementara itu, terkait pembayaran gaji ke-13, Denny menjelaskan bahwa keterbatasan kemampuan keuangan daerah membuat komponen TPP belum dapat dimasukkan dalam pembayaran tersebut.
“Saya berharap seluruh ASN dapat memahami kondisi fiskal yang dihadapi saat ini dan tetap menjaga komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” pungkasnya. (fai/uno)
Editor : Nurismi