HARIAN RAKYAT KALTARA — Puluhan mahasiswa dan elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Tarakan Bergerak menggelar aksi unjuk rasa di Bundaran Grand Tarakan Mall (GTM) dan melanjutkan penyampaian aspirasi ke Gedung DPRD Kota Tarakan, Senin (15/6) siang.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan persoalan daerah maupun kebijakan nasional.
Koordinator Lapangan Aliansi Tarakan Bergerak Anhari Firdaus mengatakan, salah satu persoalan yang menjadi perhatian massa aksi adalah ketersediaan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Pulau Bunyu yang dinilai masih menjadi keluhan masyarakat.
Menurutnya, masyarakat Bunyu yang bergantung pada transportasi laut dan aktivitas ekonomi berbasis perikanan membutuhkan kepastian pasokan BBM. Agar kegiatan sehari-hari dapat berjalan dengan baik.
“Hari ini kami juga menyuarakan keresahan masyarakat di Pulau Bunyu yang hingga saat ini masih menghadapi persoalan ketersediaan dan distribusi BBM. Sebagai daerah yang bergantung pada transportasi laut dan aktivitas ekonomi masyarakat. Ketersediaan BBM merupakan kebutuhan yang sangat vital,” ujarnya.
Ia menyebut masyarakat masih menghadapi keterbatasan pasokan, antrean panjang, dan ketidakpastian distribusi. Berdampak terhadap nelayan, pelaku usaha, pekerja, serta masyarakat umum.
“Kami meminta pemerintah daerah, pihak terkait, dan penyedia layanan BBM untuk segera memberikan solusi nyata. Terhadap persoalan yang terjadi di Bunyu. BBM untuk rakyat, bukan untuk dipersulit,” katanya.
Selain persoalan BBM, Aliansi Tarakan Bergerak juga meminta pemerintah membuka akses informasi mengenai pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Agar masyarakat dapat mengetahui penggunaan anggaran daerah.
“Uang daerah adalah uang rakyat. Oleh karena itu, rakyat berhak mengetahui bagaimana anggaran digunakan, untuk siapa anggaran dialokasikan, dan sejauh mana manfaatnya dirasakan oleh masyarakat. Jangan ada ruang bagi kebijakan yang tertutup dari pengawasan publik,” ujar Anhari.
Dalam aksi tersebut, massa juga meminta evaluasi terhadap berbagai program pemerintah yang menggunakan anggaran daerah. Agar pelaksanaannya tepat sasaran dan memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat.
“Setiap program pemerintah harus dievaluasi secara terbuka dan memastikan bahwa anggaran yang digunakan benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat,” ucapnya.
Aliansi Tarakan Bergerak turut menyampaikan penolakan terhadap berbagai kebijakan yang dinilai berpotensi mengurangi ruang demokrasi dan partisipasi public. Termasuk Rancangan Undang-Undang tentang Kepolisian Republik Indonesia (RUU Polri).
“Kami menyatakan penolakan terhadap RUU Polri yang dianggap berpotensi memperluas kewenangan tanpa diimbangi mekanisme pengawasan yang kuat. Kami juga menolak segala bentuk kebijakan yang dapat mengurangi ruang demokrasi dan kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat,” katanya.
Massa aksi juga menyerukan agar supremasi sipil tetap dijaga dalam sistem demokrasi.
“Negara demokrasi harus menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Bukan memberikan ruang yang semakin luas bagi praktik militerisme dalam kehidupan sipil,” ujarnya.
Selain itu, mereka meminta pemerintah memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat dengan menjaga harga dan ketersediaan BBM subsidi. Terutama bagi kelompok yang bergantung pada bahan bakar untuk menjalankan aktivitas ekonomi.
“Jangan sampai rakyat kecil, nelayan, buruh, dan pedagang semakin terbebani oleh kebutuhan hidup yang terus meningkat,” katanya.
Di akhir penyampaian aspirasi, Aliansi Tarakan Bergerak juga menyerukan pemberantasan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih.
“Korupsi adalah musuh rakyat. Korupsi merampas hak masyarakat atas pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan pembangunan yang adil. Karena itu, segala bentuk praktik KKN harus diberantas tanpa pandang bulu,” tegas Anhari.
Ia berharap pemerintah daerah maupun DPRD Kota Tarakan dapat menindaklanjuti aspirasi yang telah disampaikan dalam aksi tersebut.
“Hari ini kami berdiri bukan untuk kepentingan kelompok tertentu, tetapi untuk menyampaikan aspirasi rakyat. Kami berharap pemerintah dan DPRD mendengar suara masyarakat. Serta memberikan jawaban yang jelas terhadap tuntutan yang kami sampaikan,” tuturnya.
Ketua DPRD Tarakan Muhammad Yunus mengatakan, terkait isu nasional termasuk harga BBM akan diteruskan ke Pemerintah Pusat.
Pihaknya juga menyatakan bahwa seluruh anggaran telah disusun sesuai aturan. Namun untuk rincian detail diperlukan pembukaan data lebih lanjut.
Hingga saat ini massa aksi dan pihak DPRD Tarakan masih melakukan diskusi di ruang rapat. Belum ada kesepakatan pemahaman yang ditandatangani kedua belah pihak. (sas/uno)
Editor : Nurismi