HARIAN RAKYAT KALTARA — Rencana pembangunan Terminal Tipe A di Tanjung Selor masih berproses di tingkat pemerintah pusat.
Saat ini, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) masih melakukan kajian, untuk menentukan lokasi final dari tiga alternatif lahan yang telah diusulkan.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kalimantan Utara (Kaltara) Idham Chalid menjelaskan, pembangunan terminal tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui BPTD.
Karena itu, seluruh tahapan mulai dari perencanaan hingga pembangunan fisik ditangani oleh pemerintah pusat.
“Kalau terminal yang direncanakan menjadi Tipe A itu kewenangannya ada di BPTD. Mulai dari perencanaan sampai pembangunan fisiknya ditangani oleh pusat,” ujarnya, Rabu (10/6).
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Kaltara hanya berperan memberikan dukungan terhadap rencana pembangunan tersebut. Sejak awal, Pemprov mendorong keberadaan terminal Tipe A di Tanjung Selor.
Mengingat ibu kota provinsi itu telah memiliki layanan angkutan antardaerah maupun antarprovinsi yang terus berkembang.
Ia menambahkan, keberadaan terminal Tipe A juga membuat rencana pengembangan terminal Tipe B tidak lagi menjadi prioritas.
“Karena sudah ada rencana terminal Tipe A, maka sekalian saja diarahkan ke sana,” imbuhnya.
Terkait progres terbaru, Idham mengungkapkan bahwa BPTD telah menyelesaikan tahapan awal kajian. Saat ini sedang menentukan lokasi yang akan dipilih dari tiga titik yang telah masuk dalam proses evaluasi.
Ketiga lokasi tersebut berada di kawasan Sengkawit dan Kilometer 2 Tanjung Selor. Namun, hingga kini belum ada keputusan final mengenai titik yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan terminal.
“Mereka sudah melaksanakan tahapan kajian. Sekarang masih dalam proses menentukan dari tiga lokasi yang telah dievaluasi, mana yang akan dipastikan menjadi lokasi terminal,” jelasnya.
Setelah lokasi ditetapkan, proses selanjutnya akan masuk pada tahapan perencanaan yang lebih rinci sebelum pembangunan fisik dapat dilaksanakan.
Salah satu dukungan yang dibutuhkan dari pemerintah daerah adalah terkait penyediaan lahan. Namun, urusan lahan lebih banyak menjadi kewenangan pemerintah kabupaten sebagai lokasi pembangunan.
“Meski tidak terlibat langsung dalam pembangunan, Pemprov Kaltara tetap berkomitmen mendukung percepatan realisasi terminal tersebut. Karena dinilai penting untuk meningkatkan konektivitas transportasi dan pelayanan angkutan umum di wilayah ibu kota provinsi,” ungkapnya.
Keberadaan Terminal Tipe A di Tanjung Selor diharapkan dapat menjadi simpul transportasi yang lebih representative. Sekaligus mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi barang antarwilayah di Kalimantan Utara. (fai/uno)
Editor : Nurismi