HARIAN RAKYAT KALTARA — Persoalan pembangunan di wilayah perbatasan kembali menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara.
DPRD menilai daerah perbatasan masih membutuhkan dukungan besar dari pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun pusat.
Ketua DPRD Kaltara Achmad Djufrie mengatakan, sejumlah persoalan di kawasan perbatasan ditemukan langsung saat DPRD melakukan kunjungan lapangan ke beberapa daerah. Termasuk wilayah Krayan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.
Menurutnya, masih banyak kebutuhan masyarakat di wilayah perbatasan yang belum terpenuhi secara maksimal. Mulai dari infrastruktur dasar, akses transportasi, pelayanan kesehatan hingga pendidikan.
“Ada beberapa daerah perbatasan yang memang bukan kewenangan provinsi, tetapi kewenangan pemerintah pusat.
Namun karena itu tetap bagian dari wilayah Kalimantan Utara, tentu harus ada perhatian,” ujar, Minggu (17/5).
Ia menegaskan, meskipun sebagian besar pembangunan di kawasan perbatasan menggunakan anggaran pemerintah pusat melalui APBN. Pemerintah daerah tetap harus aktif memperjuangkan kebutuhan masyarakat.
Karena itu, DPRD Kaltara melalui sejumlah rekomendasi yang disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Kaltara meminta gubernur mengambil langkah strategis. Agar pembangunan di wilayah perbatasan tidak tertinggal.
Salah satu langkah yang didorong DPRD, memperjuangkan tambahan dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Untuk pembangunan kawasan perbatasan dan daerah terpencil.
“Bagaimanapun caranya harus ada upaya membantu masyarakat di sana, termasuk memperjuangkan tambahan APBN untuk pembangunan wilayah perbatasan,” katanya.
Ia menilai pemerintah provinsi tidak bisa hanya menunggu program dari pusat berjalan. Tetapi juga harus proaktif menjembatani kebutuhan masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan.
Ia juga menegaskan, rekomendasi DPRD tersebut lahir dari hasil pengawasan langsung di lapangan. Sehingga persoalan yang disampaikan benar-benar berdasarkan kondisi nyata masyarakat.
“Kalau kami tidak turun langsung, tentu tidak akan tahu persoalan yang sebenarnya terjadi di masyarakat,” tegasnya.
DPRD Kaltara berharap pemerintah provinsi dapat menjadikan rekomendasi tersebut sebagai perhatian serius dalam penyusunan program pembangunan ke depan.
Sebab, pemerataan pembangunan dinilai menjadi hal penting. Agar masyarakat di wilayah perbatasan dapat merasakan pelayanan dan kesejahteraan yang sama dengan daerah lainnya di Kalimantan Utara. (fai/adv/uno)
Editor : Nurismi