HARIAN RAKYAT KALTARA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar coffee morning bertajuk “Sinergi Membangun Negeri, Media sebagai Mitra Strategis Pemerintah dalam Menjaga Stabilitas Informasi Daerah”, Rabu (13/5).
Kegiatan tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah dengan insan pers serta pelaku media digital di Kaltara.
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara Denny Harianto mengatakan, agenda tersebut sebenarnya telah direncanakan sejak dua pekan setelah dirinya dilantik sebagai sekprov.
Menurutnya, pemerintah daerah ingin membangun komunikasi yang lebih erat dengan seluruh elemen media. Baik media cetak, elektronik, online, hingga pelaku media sosial yang selama ini turut berperan dalam penyebaran informasi di daerah.
“Kami ingin sebagai pemerintah dapat merangkul semua. Kerja sama yang sudah ada harus tetap terjalin dengan baik,” ujarnya.
Denny menilai, sinergi antara pemerintah dan media memiliki peran penting dalam menyampaikan berbagai program serta kebijakan daerah kepada masyarakat. Sebab, masih terdapat sejumlah program pemerintah yang belum diketahui publik secara luas.
“Barangkali ada yang sudah kami kerjakan, tetapi belum sampai kepada masyarakat. Itu yang penting untuk kita diskusikan bersama,” katanya.
Selain mempererat silaturahmi, forum coffee morning tersebut juga dimanfaatkan pemerintah daerah untuk menyerap berbagai masukan dari kalangan wartawan dan pelaku media sosial terkait pola komunikasi publik di Kaltara.
Dalam diskusi itu, sejumlah persoalan turut menjadi perhatian pemerintah, termasuk terkait apresiasi terhadap insan pers yang telah membawa nama Kalimantan Utara di tingkat nasional.
Ia mencontohkan capaian Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI yang pernah meraih prestasi nasional. Namun menurutnya, penghargaan terhadap capaian tersebut dinilai masih belum maksimal dari pemerintah daerah.
“Itu salah satu yang tadi menjadi perhatian. Fenomena yang saat ini terjadi, berkembangnya akun media sosial yang aktif menyebarkan informasi. Namun belum memiliki legalitas yang jelas sebagai lembaga pers,” jelasnya.
Menurut Denny, pemerintah perlu bersikap bijak dalam menyikapi perkembangan media digital. Agar tidak mengabaikan perusahaan pers maupun wartawan yang telah memiliki badan hukum dan menjalankan kerja jurnalistik sesuai aturan.
“Jangan sampai yang benar-benar memiliki legalitas sebagai wartawan justru dikesampingkan, sementara yang belum jelas malah didahulukan,” tegasnya.
Melalui forum tersebut, Pemprov Kaltara bersama insan pers berkomitmen merumuskan langkah bersama untuk menjaga ekosistem informasi daerah tetap sehat, profesional, dan bertanggung jawab. Sekaligus memperkuat peran media sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan daerah. (fai/uno)
Editor : Nurismi