HARIAN RAKYAT KALTARA — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara menyoroti sejumlah proyek pembangunan sekolah yang hingga kini belum rampung dikerjakan.
Kondisi tersebut menjadi perhatian serius dewan, karena dinilai berdampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat di sektor pendidikan.
Ketua DPRD Kaltara Achmad Djufrie mengatakan, temuan tersebut diperoleh langsung saat DPRD melakukan monitoring ke sejumlah daerah di Kaltara.
Masih ada beberapa pembangunan sekolah yang seharusnya selesai pada tahun sebelumnya. Namun hingga kini progres pekerjaannya belum tuntas.
“Ada pembangunan sekolah yang belum selesai sejak tahun lalu sampai sekarang. Itu menjadi perhatian teman-teman dewan,” ujarnya, Senin (11/5).
Achmad menegaskan, DPRD meminta Pemerintah Provinsi Kaltara lebih serius menangani persoalan tersebut. Karena menyangkut fasilitas pendidikan dan kepentingan masyarakat.
Ia menjelaskan, sorotan yang disampaikan DPRD bukan tanpa dasar. Seluruh temuan berasal dari hasil kunjungan lapangan serta laporan masyarakat yang kemudian diverifikasi langsung oleh anggota dewan.
“Ini merupakan hasil temuan di lapangan dan laporan masyarakat yang kami cek langsung. Intinya kami meminta gubernur dan pemerintah provinsi lebih fokus, serta serius memperhatikan apa yang menjadi penyampaian kami,” jelasnya.
Menurutnya, keterlambatan pembangunan sekolah tidak boleh dianggap sepele. Karena berkaitan dengan kenyamanan dan kelancaran proses belajar mengajar.
DPRD berharap pemerintah provinsi segera mengambil langkah percepatan, agar pembangunan yang belum selesai dapat segera dituntaskan.
Ia juga menilai pengawasan terhadap proyek-proyek pembangunan perlu diperkuat. Agar pekerjaan berjalan sesuai target dan tidak kembali mengalami keterlambatan. Selain pembangunan sekolah, DPRD Kaltara juga menemukan sejumlah persoalan lain saat monitoring di daerah.
Namun, sektor pendidikan menjadi salah satu perhatian utama. Karena berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kaltara.
Ia berharap seluruh masukan dan rekomendasi yang telah disampaikan dapat menjadi perhatian pemerintah provinsi untuk segera ditindaklanjuti. Demi pemerataan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. (adv/fai/uno)
Editor : Nurismi